Dorong Transformasi Digital, Kominfo Genjot Penataan Kepegawaian Lewat SIMPHONI

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam rangka memperkuat kinerja para Pranata Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar Bimbingan Teknis Pembinaan Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Kamis (27/6/2024).

Acara yang mengusung tema "Saatnya Konversi SKP di SIMPHONI" ini berhasil menarik minat ratusan peserta, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual.

Kepala Diskominfo Pemkot Batam, Rudi Panjaitan, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan gotong royong dalam menghadapi tantangan teknologi terbaru.

"Jika ada masalah, kita harus bersama-sama menyelesaikannya, jangan saling menyalahkan," ujar Rudi dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).

Rudi juga berharap ilmu yang didapat dari acara ini dapat membawa perubahan positif dan mendukung perkembangan Batam sebagai kawasan pariwisata khusus.

Baca juga : Lakukan Transformasi Bisnis, Jhonlin Group Luncurkan SAP Terintegrasi

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Hasyim Gautama, sebagai keynote speech  menyampaikan pentingnya Visi Indonesia Digital 2045.

Hasyim menjelaskan bahwa visi ini bertujuan memajukan ekonomi nasional dan mensejahterakan rakyat Indonesia melalui pembangunan digital yang tepat.

Ia juga memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif (SIMPHONI), yang menjadi tulang punggung dalam konversi SKP para Pranata Humas.

Acara ini dihadiri 100 peserta onsite dan sekitar 242 peserta online, termasuk yang mengikuti melalui YouTube. Pembahasan utama difokuskan pada konversi SKP melalui platform SIMPHONI.

Sementara itu, Pranata Humas Madya Kementerian Kominfo Santhy Verawaty Elfrida menjelaskan secara rinci tentang proses dan manfaat konversi SKP.

Baca juga : Bank DKI Raih Penghargaan Pada Ajang The 21st Annual Selular Award 2024 

Santhy menegaskan bahwa konversi SKP wajib dilakukan oleh seluruh pegawai ASN, termasuk PPPK.

"Meskipun saat ini regulasi untuk PPPK belum mengharuskan pengumpulan angka kredit, semangat untuk meningkatkan kompetensi harus tetap dijaga," ujarnya.

Terkait prosedur konversi SKP, khususnya terkait pengisian nama NIP dan jabatan di SIMPHONI, Santhy mengatakan bahwa penilaian SKP untuk kenaikan jabatan dapat dilakukan oleh atasan langsung atau instansi pembina, tergantung pada situasi dan aturan yang berlaku di masing-masing instansi.

Beberapa pertanyaan lainnya datang dari berbagai instansi, seperti Indra dari Sekretariat DPRD Belitung yang menanyakan tentang penilaian SKP tahun 2023, serta Naufal dari ANRI yang menanyakan tentang integrasi data antara aplikasi e-kinerja dan SIMPHONI.

Setiap pertanyaan dijawab dengan rinci, memberikan pemahaman yang lebih baik bagi peserta tentang pentingnya konversi SKP dan penggunaan SIMPHONI.

Baca juga : Borong Hasil Tani, TNI Tegaskan Komitmen Sejahterakan Papua

Acara ditutup dengan pernyataan dari Santhy, yang menekankan pentingnya proaktif dalam urusan administrasi kepegawaian terkait karir JFPH.

Menurutnya, administrasi kepegawaian terkait karir adalah urusan personal. Manfaatkan sistem yang telah disediakan oleh Instansi Pembina JFPH dengan baik.

Ia juga mengingatkan para peserta untuk segera menindaklanjuti informasi yang diperoleh selama acara.

"Dengan digelarnya Bimbingan Teknis ini, diharapkan para Pranata Humas semakin kompeten dalam menggunakan teknologi digital untuk mendukung kinerja dan pelayanan publik lebih efektif dan efisien," pungkas Santhy.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.