Pengaturan Aborsi Dalam PP Kesehatan Kudu Jelas

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketentuan tentang aborsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan perlu diperjelas. Pasalnya, sejumlah kalangan memiliki perbedaan pandangan tentang batas waktu atau usia janin, yang boleh diaborsi.

Ketua Bidang Legislasi dan Advokasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Ari Kusuma Januarto mengatakan, PP Kesehatan telah mengatur sejumlah ketentuan yang mem­bolehkan aborsi. Di antaranya, urai dia, adanya kedaruratan me­dis, dan menjadi korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

Namun, dia mendorong, perlunya diskusi antara para ahli dan pemerintah, untuk menentukan batas usia janin yang dapat diaborsi. Sebab, dalam PP Kesehatan, aborsi dapat dilakukan pada janin yang usianya di bawah 14 minggu.

Baca juga : Senayan Dukung Percepat Transformasi Digital...

“Jujur, pada usia janin 14 minggu, sebagai profesi kami agak bertanya-tanya. Sebab, pada usia tersebut janin sudah cukup besar, dan mempunyai risiko perdarahan pada si ibu,” ujar Ari dalam jumpa pers secara daring, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut, dia menjelas­kan, janin pada usia 14 minggu sudah bernyawa. Menurut dia, aborsi pada usia kehamilan tersebut membuat risiko bagi ibu semakin besar, terlebih jika kehamilannya disebabkan oleh pemerkosaan.

“Resiko yang dimaksud, trau­ma psikologis, infeksi, hingga perdarahan. Jadi, penting untuk melibatkan organisasi profesi, untuk menyelamatkan nyawa para perempuan di Indonesia. Perlu ada keselarasan dalam menentukan batas usia janin yang diaborsi,” tuturnya.

Baca juga : Pemerintah Genjot Proyek Infrastruktur Dan Konektivitas

Ari menambahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mene­tapkan batas usia aborsi adalah enam minggu. Kemudian, sam­bung dia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 menyatakan, batas usia aborsi adalah 40 hari.

“Kami dari organisasi profesi, siap diundang untuk menyelaraskan undang-undang dengan KUHP. Ini demi kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis men­gaku sepakat dengan aturan mengenai aborsi yang diatur dalam PP Kesehatan. “Kami (MUI) sepakat dengan PP 28, aborsi itu pada dasarnya dila­rang. Bukan dianjurkan dan bukan dibolehkan,” cetusnya.

Baca juga : Kinerja Telkom Kian Melesat

Meski tidak dianjurkan dan dibolehkan, dia pun mengamini adanya beberapa kasus yang dapat dijadikan sebagai pengecualian. Misalnya, ujar Cholil, jika dokter menyatakan kandungan dapat berdampak pada kematian sang ibu, atau anak dalam kandungan tidak dalam keadaan hidup.

Dia pun menyoroti aturan aborsi bagi perempuan korban perkosaan. Menurut dia, harus ada ketentuan jika janin telah berusia lebih dari 40 hari, tidak boleh digugurkan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.