Ahok, Mantan Napi Yang Digaji Gede

RM.id  Rakyat Merdeka - Prediksi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan jadi bos di Pertamina, terbukti benar adanya. Namun, bukan sebagai direktur utama (dirut). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya didudukkan sebagai komisaris utama (komut) menggantikan Tanri Abeng. Kendati begitu, Ahok yang mantan napi kasus penodaan agama itu, akan mendapatkan gaji jumbo, sekitar Rp 38 miliar setahun. Wow!

Kepastian Ahok jadi Komut Pertamina itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Istana, Jakarta, kemarin. Kepada wartawan, Erick mengaku telah bertemu dan berbicara empat mata dengan Presiden Jokowi, di beranda Istana Merdeka, soal perombakan direksi dan komisaris di sejumlah perusahaan BUMN.

Dalam kesempatan itu, Erick menyodorkan sejumlah nama ke Jokowi. Setelah berbicara 10 menit, Jokowi memberikan keputusan. “Sudah diputuskan, Pak Basuki akan jadi Komut Pertamina,” kata Erick. Ahok akan didampingi Wamen BUMN, Budi Sadikin, yang menjabat wakil komisaris utama. Kemudian, Emma Sri Hartini sebagai direktur keuangan. Emma sebelumnya menjabat sebagai Dirut Telkomsel.

Soal posisi Ahok sebagai kader PDIP, Erick menegaskan, direksi maupun komisaris BUMN tidak boleh terafiliasi dengan partai politik. Tujuannya, untuk menjaga independensi. Erick mengaku sudah membicarakan soal ini dengan Ahok. Ahok pun sudah menyadari konsekuensinya. “Soal itu sudah clear. Orang-orang yang punya etika pasti tahu risiko mengabdi untuk negara,” ujarnya.

Baca juga : Ahok Sudah Pasti Jadi Komut Pertamina

Kenapa menunjuk Ahok? Erick menilai Ahok sebagai tipe pendobrak. Harapannya bisa mendorong perusahaan pelat merat itu, mencapai target. Juga bisa menjalankan tugas yang diperintahkan Presiden. Di antaranya adalah mengurangi impor migas. Menurut dia, tugas tersebut sangat berat. Butuh kerja tim yang solid.Tak bisa hanya dibebankan kepada direktur utama.

Erick menambahkan, prinsip kerja Kementerian BUMN saat ini adalah cakap bekerja. Ia tak ingin ada drama atau perdebatan di BUMN yang sampai ke publik. Tak ingin lagi mendengar ada dirut perusahaan yang menjelekkan komisaris atau sebaliknya. “Saya tidak mau (itu terjadi lagi). Kalau ada perbedaan, kita rapat bersama. Karena tidak mungkin direksi berjalan tanpa dukungan komisaris. Komisaris bukan direksi,” ujarnya.

Erick berharap, perubahan pola kerja secara positif bisa menjalar dari Kementerian BUMN ke 142 BUMN yang ada. “Saya sudah beri contoh yang namanya me-manage perusahaan sebesar itu harus punya akhlak yang bagus. Saya tidak mau direksi BUMN tidak punya empati,” kata Erick.

Terkait penolakan serikat pekerja Pertamina terhadap Ahok, Erick menganggap hal wajar. Dia bilang, tak hanya Ahok yang mendapat respons begitu. Saat ia ditunjuk sebagai menteri BUMN pun banyak yang memiringkan kepala. “Ada pro kontra, itu biasa. Yang penting begini, kasih ke sem patan dulu bekerja. Dan lihat hasilnya,” ujarnya.

Baca juga : Juara di Seri Akhir MotoGP, Marquez : Ini Musim Yang Sempurna

Ahok akan resmi menjabat sebagai komut pada Senin, 25 November setelah perusahaan menggelar RUPS. “Usai RUPS, Senin bisa lang sung bekerja,” kata Jubir Menteri BUMN, Arya Sinulingga, di kantor Kementerian BUMN, kemarin.

Berapa Ahok digaji? Memang tidak ada angka pasti. Karena selalu berubah tiap tahun. Peraturan Menteri BUMN tentang penghasilan direksi dan komisaris perusahaan BUMN diketahui, gaji komisaris utama adalah sebesar 85 persen dari gaji dirut. Selain itu, gaji para pejabat diketahui dari laporan keuangan perusahaan. Perhitungan gaji direktur utama Pertamina itu sendiri ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan Menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun, terhitung sejak Januari tahun berjalan.

Sebagai patokan, bisa dilihat di 2018. Saat itu, kompensasi yang di berikan kepada jajaran direksi dan komisaris sebesar 47,23 juta dolar AS atau setara Rp 661 miliar. Jika dibagi rata-rata dengan direksi dan komisaris Pertamina kala itu yang berjumlah 17, per orang menerima sekitar Rp 38 miliar dalam satu tahun. Angka di atas belum termasuk tantiem alias insentif kinerja. Komut menerima tantiem sebesar 45 persen dari dirut.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan, Ahok harus segera beradaptasi dengan jabatan barunya ini. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah gaya komunikasi publiknya. Keinginan untuk menghadirkan birokrasi yang transparan dan cepat bekerja tidak harus ditunjukkan dengan gaya komunikasi yang keras. “Jangan sampai ada sentiment dislike di situ,” kata Mamit, saat dikontak, tadi malam.

Baca juga : Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG di Kalimantan Aman Terkendali

Mamit memperkirakan, sebagai komut, Ahok tidak akan melakukan over lapping. Karena hal teknis akan lebih banyak dikerjakan direksi. Komisaris adalah pengawas. “Posisi Ahok nantinya akan menjembatani harapan pemerintah ke Pertamina dan sebaliknya,” ungkapnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.