Dark/Light Mode

Kalau Pilpres Langsung Diakhiri, Diplomasi Islam Kita Akan Ambyar

Kamis, 28 November 2019 09:21 WIB
Ulil Abshar Abdalla (Foto: Istimewa)
Ulil Abshar Abdalla (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul‎ Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj mengusulkan agar Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang dikembalikan ke lembaga MPR.

‎Menurut Said Aqil, Pilpres yang dipilih secara langsung sejak 2004, lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaat.

Usulan ini, mendapat kritik dari sejumlah netizen alias warganet. Salah satunya datang dari tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla.

Baca juga : Imbangi Uruguay, Messi Selamatkan Muka Argentina

"Saya amat sedih sekali karena PBNU mendukung pemilihan presiden melalui MPR. Pemilu langsung adalah salah satu capaian penting reformasi kita. Ini adalah kemunduran besar bagi demokrasi. NU tak boleh menjadi bagian dari kekuatan konservatif," cuit Ulil di akun Twitternya, @ulil yang di-retweet oleh pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, Kamis (28/11).

"Pilpres langsung adalah salah satu penanda bahwa negeri kita benar-benar demokratis. Kita selama ini melakukan diplomasi keluar, menjual Islam khas Indonesia yang ditandai dengan kompatibilitas Islam dan demokrasi. Kalau pilpres langsung diakhiri, maka diplomasi Islam kita akan "ambyar"!" imbuhnya.

Tokoh intelektual muda NU lainnya, Akhmad Sahal juga tak sepakat dengan usulan PBNU itu. "Pemilihan Presiden oleh MPR itu kemunduran bagi demokrasi. Saya sangat tidak sepakat! Pemilihan Presiden langsung itu keputusan rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan," kicau @sahaL_AS.

Baca juga : Menteri Tito Banjir Kritik

Soal ini, Pengamat Politik Yunarto Wijaya mengingatkan PBNU, sistem pemilihan presiden via MPR-lah yang membuat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, lengser dari kursi presiden.

"Semoga para senior di PBNU gak lupa tentang sejarah kejatuhan Gus Dur yang disebabkan oleh sistem pemilu seperti apa," cuitnya lewat akun @yunartowijaya.

Sementara akun @edykrit22 mencuit sarkas soal usulan pemilihan Presiden via MPR. "Baiklah. Kalo gitu saya juga mau usul: Ketum PBNU ditunjuk oleh Menteri Agama, tidak perlu via Muktamar. Lebih praktis, hemat tenaga & biaya.... :))," komentarnya.

Baca juga : Tarung Lawan Malaysia, Timnas Indonesia Siapkan 23 Pemain

Akun @alfiarnimakhtaf menyebut, PBNU akan menyesal telah melontarkan wacana ini. "PBNU akan menyesal dengan keputusan ini. Kultur Rakyat saat ini sudah sangat liberal, MPR tidak bisa diharapkan mencerminkan sura rakyat. Negara yang tidak mempercayai rakyatnya, ia akan kehilangan kedaulatannya," tulisnya.

"Akhir akhir ini pbnu kok semakin nyeleneh ya, apa mungkin sudah waktunya ganti pimpinan?" sambar @Agus_Faristiyan. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Live KPU