Menteri Tito Banjir Kritik

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pilkada langsung dievaluasi karena banyak mudaratnya. Salah satunya biaya politiknya tinggi. Usulan Tito itu langsung dibanjiri kritik.

Menurut Tito, sistem pilkada langsung memang memiliki manfaat dari segi partisipasi demokrasi. Tapi, di sisi lain, pilkada langsung juga memiliki sisi negatif. “Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar, mau jadi bupati, mana berani dia,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Saat ditanya usulan apa yang dia punya, Tito mengatakan, perlu riset akademik untuk mengkaji dampak positif dan negatif pilkada langsung. Namun, Tito tak menjawab apakah kajian itu mengarah ke perubahan sistem pilkada kembali ke DPRD. “Lakukan riset akademik. Kami dari Kemendagri akan melakukan itu,” kata dia.

Baca juga : Disapa Mas Menteri, Nadiem Masih Kaku

Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD mengatakan, Presiden Jokowi bersama jajarannya akan membahas usulan Tito itu. Kendati begitu, Ketua MK itu belum bisa memastikan apakah usulan itu akan dilaksanakan atau tidak.

“Kami baru saling lempar ide, jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan. Tapi tentu akan dibahas. Kalau secara internal nanti kami akan bicara. Dibahas pasti, tapi apa diubah atau ndak, itu nanti,” kata Mahfud di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, kemarin.

Ketua DPR, Puan Maharani, ikut menimpali usulan Tito tersebut. “Komisi II dan mengkaji hal itu secara hati-hati. Jangan sampai kita mundur ke belakang,” kata Puan.

Baca juga : Prestasinya Maksimalkan Kontroversi Minimalkan

Warganet juga ramai mengomentara usulan Tito tersebut. Sebagian setuju, namun tak sedikit juga yang menolak. Misalnya saja dari pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani melalui akun Twitternya, @saiful_mujani. Dia memiliki pandangan terkait dengan keresahan Tito tentang Pilkada langsung.

“Yang membuat pilkada mahal karena kontestan kualitasnya buruk, nggak punya ide yang bisa meyakinkan pemilih. Uang dijadikan alternatif untuk nutup kebodohan itu. Juga aturan yang membatasi biaya kontestan tidak ada, dan penegakan hukum politik uang nggak jalan,” cuitnya.

Akun @jayapuraupdate menilai pilkada dipilih oleh DPRD tak bisa menghilangkan biaya politik yang mahal. “Siapa bilang nantinya jika ke pala daerah dipilih DPRD akan menekan cost politik. Justru akan jauh lebih besar karena pertarungan kursi DPRD akan lebih sengit. Satu suara anggota DPRD untuk pemilihan kada akan sangat mahal,” tegasnya.

Baca juga : Jokowi Pastikan Harga Gas Industri Tidak Naik

Akun @D_Putranto07 menilai percuma saja jika masyarakat dalam memilih anggota dewan masih asal coblos saja. “Tidak harus langsung semua sampai tingkat paling bawah. Karena memang betul-betul menguras biaya & energi. Namun hal ini baru dapat dilakukan kalau masyarakat. Lebih jeli lagi dalam memilih wakil rakyat. Kalau masih asal coblos memilih anggota dewan ya buat apa... Percuma...”

@HardinalEdi menegaskan tetap mendukung pilkada langsung. “Setuju pilih langsung. Ngapain sudah uang habis manfaat nggak ada. Tetap aja elit yang kuasa. Mau aja dibohongi demi demokrasi. Otaknya elit politik masih kepentingan kelompok dan pribadi,” tegasnya.

Sementara, akun obaaan @aa_obaaaannn menyindir usulan Tito tersebut. “Biar enak ngaturnya kalau langsung ditunjuk.” “ORBA ORBA ORBA,” cetus pemilik akun @fa___jri. Akun @TaufiqMarhaban ikut menimpali. “Jangan sampai kembali ke orde baru ya, pemilihan kepala daerah langsung sudah benar dan demokratis.” [NNM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.