Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Sebelumnya
Anwar bilang, instruksi tersebut segera direalisasikan. Kemenaker akan berkordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Sehingga Pemerintah Pusat atau Daerah bisa melakukan langkah-langkah mitigasi untuk membantu perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti pendampingan agar perusahaan melakukan aksi korporasi, seperti efisiensi biaya untuk mencegah PHK,” kata Anwar.
Apabila perusahaan terpaksa melakukan PHK, lanjut Anwar, Pemerintah Pusat dan Daerah akan memastikan para pekerja mendapatkan bantuan dan pendampingan. Misalkan, para pekerja mendapatkan hak-haknya, memastikan mendapatkan juga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Baca juga : Politik Dunia Makin Membara
“Pemerintah juga punya program dan balai latihan kerja untuk meningkatkan kemampuan mereka agar bisa mendapatkan pekerjaan kembali sesuai kebutuhan industri yang ada. Intinya, sistem peringatan dini tersebut bertujuan menghindari makin bertambahnya pekerja yang ter PHK,” papar mantan Sekjen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu.
Sementara, Pengamat Ketenegakerjaan, Prof Payaman Simajuntak menilai sistem peringatan dini tersebut akan efektif jika berjalan beriringan dengan ketegasan Pemerintah menjalankan regulasi. Contohnya, ucap dia, soal aturan pembatasan barang impor yang bisa memukul industri dalam negeri.
“Aturan yang ada sebenarnya sudah bagus, sayangnya ketegasan soal pelaksanaannya yang jadi masalah. Selama tidak ada ketegasan dalam penerapan regulasi tanpa pandang bulu, maka akan makin bamyak perusahaan berguguran dan korban PHK akan terus bertambah,” pungkas Payaman.
Baca juga : Yuke Yurike: Jagoan Kami Potensial Merebut Posisi Teratas
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui belakangan ini daya beli masyarakat sedang menurun. Hal ini yang membuat bisnis manufaktur goyang dan banyak perusahaan gulung tikar.
Airlangga mengatakan, fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Menurutnya, mayoritas negara mengalami hal serupa. Di ASEAN, bisnis manufaktur juga lesu dan membuat banyak usaha gulung tikar.
Agar kondisi ini tidak berlangsung lama, Airlangga sedang berupaya memulihkan daya beli masyarakat. Pihaknya akan mengutamakan desain kebijakan ekonomi jangka menengah-panjang dalam 100 hari pertama.
Baca juga : Abdul Aziz: Kami Bekerja Lebih Keras Dan Lebih Cerdas
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Minggu, 3 November 2024 dengan judul Tantangan Ekonomi Saat Ini, PHK Mengkhawatirkan
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya