Pakar: ASN Yang Korup Tidak Akan Setuju Efisiensi APBN

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah merasa aneh ada pihak yang tidak setuju dengan efisiensi APBN yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Dia curiga yang membuat gaduh tidak setuju dengan efisiensi anggaran adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) nakal yang selama ini menikmati pemborosan 

“Yang bikin rame ya , ASN-ASN yang selama ini foya-foya, menikmati dengan anggaran yang besar. Nah ini yang kemudian marah-marah itu tiap hari di Medsos itu, nah itu karena dia sendiri,” kata Trubus kepada media dalam keterangannya, Selasa (11/2).

Dosen Universitas Trisakti ini juga menyebut apa yang disampaikan Prabowo memang ditujukan kepada ASN atau pejabat negara yang kerap menyalahgunakan APBN.

Baca juga : Prabowo: Ada Yang Mau Pisahkan Saya Dengan Jokowi

“Itu untuk mereka yang ASN-ASN yang suka korup, pejabat yang suka korup. Itu kan banyak tuh ya menikmati tadi, menikmati dari (pajak). Anda sama saya nggak menikmati apa-apa. Bayar-bayar doang. Kalau ASN enak. Dia bayar pajak, dia bayar restribusi tapi dia dapat gaji dari APBN,” jelasnya.

“Jadi nggak boleh APBN itu digunakan untuk jalan-jalan. Studi banding, terus kajian-kajian, FGD-FGD. Itu maksudnya,” kata Trubus menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku bingung ada studi banding ke Australia yang dilakukan kementerian/lembaga dalam rangka pengentasan kemiskinan. Ia mengatakan Australia merupakan satu dari 10 negara terkaya di dunia.

"Diskusi, diskusi, studi banding, studi banding mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia, Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia kok belajar ke Australia?" kata Prabowo di pidatonya dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2).

Baca juga : Pakar: Asas Dominus Litis Tidak Cocok Untuk Sistem Hukum Indonesia

Trubus menilai pihak yang menantang kebijakan Prabowo adalah pihak yang tidak memahami manajemen pemerintahan, termasuk manajemen keuangan.

“Karena jabatan di Indonesia itu, di kita ini kan menyogok masalahnya. Jadi dia itu, ketakutan hilang jabatannya. Nggak dapat proyek kan dia setoran untuk balik modal kan susah. Nah ini, makanya itu yang dimaksud Pak Pak adalah orang-orang yang selama ini memang istilahnya bersebrangan,” jelasnya.

Ia berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan menimbulkan masalah terhadap pelayanan publik. Namun, kebijakan itu ditakuti oleh pihak-pihak yang selama ini kerap melakukan korupsi APBN.

“Sebenarnya nggak ada. Jadi ini yang buat isu-isu hoax itu, itu saya lihat adalah mereka-mereka yang kategori tadi, yang biasa menikmati istilahnya budaya Spanyol lah. Budaya Spanyol itu separuh nyolong. Jadi ini yang ribut,” ujar Trubus.

Baca juga : Putin: Perang Ukraina Tak Akan Meletus, Kalau Waktu Itu Trump Jadi Presiden AS

“Nah sebenarnya kita kalau pelayanan publik itu, itu bisa menggunakan namanya SPBE. Kita kan SPBE, SPBE itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pakai aplikasi digital. Jadi layanan itu nggak terpengaruh,” bebernya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.