Jokowi: Saya Ngalah Terus, Tapi Ada Batasnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Jokowi mengaku selama ini selalu diam saat difitnah, dicela, maupun dijelekkan. Namun, Presiden ke-7 RI itu mengingatkan begini: "Saya ngalah terus, tapi ada batasnya."

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat diminta komentar ter­kait tudingan politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus soal cawe-cawe ke internal Banteng, di kediamannya, di Desa Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025).

Deddy Sitorus menyebut ada seseorang yang datang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan. Selain itu, sebut Deddy, utusan itu meminta agar PDIP segera memecat Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.

"Nggak ada (utusan)," bantah Jokowi. "Ya harusnya disebutkan sia­pa, biar jelas. Siapa? Siapa?" Jokowi melanjutkan dengan nada kesal.

Baca juga : Hasto Senyum, Teriak Merdeka

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku tidak memiliki kepentingan menyuruh utusan untuk datang ke PDIP dan meminta agar dirinya tidak dipecat. Selama ini, Jokowi memilih diam, meskipun banyak kader PDIP yang memfitnah dan menjelek-jelekkannya. ­

"Saya itu udah diem lho ya. Difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus lho, tapi ada batas­nya," kata Jokowi.

Mantan politisi PDIP ini juga mem­bantah punya keterkaitan dengan ka­sus hukum yang menimpa Hasto. Dia lantas mempertanyakan logika di balik tuduhan yang dilontarkan kepadanya.

"Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu, kepentingannya apa? Coba logikanya," cetus Jokowi.

Baca juga : Dari 71 TriliunJadi 171 Triliun

Sebelumnya, Deddy Sitorus yang merupakan Ketua DPP PDIP menyoroti kasus hukum yang menimpa Hasto. Kata Deddy, Hasto merupakan korban dari kesewenang-wenangan rekayasa hukum.

Ia meyakini, KPK telah mengkrimi­nalisasi sekjennya. Hal ini didasari dari seseorang yang tiba-tiba menemui pengurus PDIP. Orang tersebut, sam­bungnya, meminta agar PDIP tidak memecat Jokowi dan mendesak pen­copotan Hasto.

"Sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberi­tahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi dan menyampai­kan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," urai Deddy di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Meski tidak menyebut nama se­seorang yang dimaksud, tapi Deddy menegaskan utusan tersebut adalah orang yang memilki pengaruh. Karena itu, dia percaya kasus Hasto merupa­kan murni bentuk politisasi hukum.

Baca juga : APBN Terkelola Baik, Keseimbangan Primer Surplus Rp 41 Triliun

"Itu lah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan," tegas Deddy.

Ia lantas membandingkan kasus Hasto dengan kasus-kasus lain yang murni pelanggaran hukum. Menurut Deddy, seharusnya KPK konsen pada kasus lain yang faktanya telah merugikan negara.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.