BEM SI Mau Demo, Eks Presma BEM UGM Pesan: Hindari Aksi Kekerasan

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dikabarkan akan menggelar aksi demonstrasi menolak hasil revisi Undang-Undang (UU) TNI, di depan Gedung DPR, hari ini, Kamis (27/3/2025). Menanggapi hal ini, mantan Presma BEM UGM Rahman Toha Budiarto atau biasa disapa Amang, meyampaikan beberapa hal.

Pertama, aksi demonstrasi yang beberapa hari ini berlangsung di ibu kota dan di daerah, menunjukkan bahwa iklim demokrasi Indonesia masih hidup. Baik yang prosedural maupun non prosedural. "Artinya, kebebasan berbicara masih hidup di negeri ini," ujarnya.

Kedua, sebagai mantan aktivis mahasiswa, dia berharap agar demonstrasi BEM SI Kerakyatan tetap berlangsung damai. Dia mengatakan, gerakan mahasiswa tidak dibangun dengan cara-cara kekerasan dan vandalisme, karena hal ini akan merugikan citra gerakan mahasiswa sendiri dan masyarakat. "Gerakan mahasiswa harus tetap mawas dan mengedepankan karakter moral dan intelektualnya," imbuhnya.

Baca juga : ABM Investama Komit Terapkan Bisnis Keberlanjutan

Ketiga, salah satu karakter moral dan intelektual adalah keberanian membangun dialog. Gerakan mahasiswa harus mempertimbangkan hal ini, bukan hanya menjalankan aksi massa saja.

"Saya rasa lembaga-lembagan politik seperti DPR pun sudah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat. Tidak ada salahnya gerakan mahasiswa memanfaatkan hal ini untuk mendesak aspirasinya," ucapnya.

Keempat, revisi UU TNI telah disahkan DPR. Dalam revisi ini justru diperjelas posisi dan kedudukan TNI dalam lingkungan pemerintahan sipil. Tidak ada neo-dwi fungsi TNI. Karena TNI tidak berada dalam lembaga politik (DPR, DPD, dan DPRD) apapun bentuknya.

Baca juga : DPR: Majukan Ekonomi Kreatif Butuh Sinergi Antar Kementerian

"Revisi ini justru mengatur dengan jelas kementerian/lembaga mana yang boleh dan tidak boleh dimasuki anggota TNI aktif, dan itu semua masih berada di bawah lembaga Kepresidenan, yang dipilih rakyat sipil secara langsung. "Jadi ini jauh sekali dari justifikasi muncul nya neo-dwi fungsi TNI," jelasnya.

Kelima, adalah fakta bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah mantan tentara. Tapi, publik telah melihat bagaimana Prabowo memilih jalan demokrasi dan menjalani proses demokrasi.

"Beliau paham sekali dengan demokrasi. Karena itu, beliau mendirikan parpol, ikut pemilu, menghormati hukum, menjaga kebebasan berbicara/berserikat, menjalankan desentralisasi pemerintahan, dan hal-hal lain yang dulu menjadi agenda Reformasi 1998. Revisi UU TNI ini adalah jalan beliau mempertegas posisi TNI dalam pemerintahan sipilnya," jelasnya.

Baca juga : PMI Tangsel Bersama IBI Gelar Aksi Donor Darah

Keenam, gerakan mahasiswa juga waspada didomplengi kepentingan lain yang ingin mengambil keuntungan politik sesaat dari aksi-aksi mahasiswa. Gerakan mahasiswa harus menjaga moral gerakan di tengah berwarnanya kepentingan politik praktis sesaat di luar mahasiswa.

"Karena itu, menghindari aksi kekerasan dan vandalisme adalah satu jalan menghindari pendomplengan ini, yang akhirnya mahasiswalah yang akan dirugikan," imbuhnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.