Kemenkes Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Dunia medis Indonesia diguncang kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan dokter spesialis terhadap keluarga pasien. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan luas. Kemenkes pun didorong mengevaluasi sistem pendidikan dokter spesialis secara menyeluruh untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Kasus dugaan pemerkosaan terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung. Pelakunya adalah dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) berinisial PAP (31). Korbannya pun diduga tidak hanya satu orang. Kejadian ini menyulut kemarahan banyak pihak. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengecam kasus tersebut. Dia menilai, peristiwa ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan beretika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

"Kasus ini mencerminkan kegagalan dalam sistem pengawasan, pendidikan, dan perlindungan pasien di lingkungan rumah sakit pendidikan, dan perlu ditanggapi secara menyeluruh dan sistemik," kata Nihayatul di Jakarta, Jumat (11/4/2025)

Karena itu, dia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk melakukan evaluasi sistem pendidikan dokter spesialis ini. Jangan sampai orang yang memiliki kelaian dan bermasalah lolos jadi dokter.

Baca juga : KIP Minta Kemenkes Terbuka Soal Kasus RSHS, Demi Pulihkan Kepercayaan Publik

Senada dikatakan, Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya. Dia menilai kasus ini sebagai alarm keras bagi dunia pendidikan kedokteran. Dalam unggahan di media sosialnya, Atalia menyebut bahwa pelanggaran ini tidak hanya soal etik, tetapi juga bentuk penyalahgunaan kuasa dalam situasi rentan.

"Seorang keluarga pasien yang sedang khawatir dan berduka karena ayahnya di ICU justru menjadi korban pelecehan dari orang yang seharusnya menjadi penjaga keselamatan jiwa," tulis Atalia lewat akun Instagram pribadinya @ataliapr, dikutip Jumat (11/4/2025).

Ia menekankan pentingnya monitoring berkala terhadap sistem pendidikan kedokteran, termasuk tenaga pendidiknya. “Tidak boleh ada lagi ruang aman yang justru berubah menjadi tempat yang membahayakan,” tegasnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga buka suara soal kasus ini. Menurutnya, ini tamparan keras bagi dunia pendidikan kedokteran. Dia menyarankan agar ke depannya proses seleksi masuk fakultas kedokteran diperketat. Pasalnya, hal ini menyangkut keselamatan manusia.

Dedi mengimbau agar tes psikologi sebagai seleksi masuk fakultas kedokteran harus lebih diperketat guna mencegah insiden serupa terulang kembali. Menurutnya, hal ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap dunia medis. “Saya khawatir akan banyak orang yang takut untuk berobat,” katanya.

Baca juga : Pertamina Bantu Kerek Daya Beli Masyarakat

Praktisi Kesehatan Masyarakat dr. Ngabila Salama menilai kasus ini sebagai momentum penting untuk membenahi sistem pendidikan dan pengawasan profesi dokter demi memulihkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan. Ia menegaskan perlunya tindakan cepat dan menyeluruh.

"Ini saatnya semua pihak melakukan sosialisasi, penyusunan regulasi, evaluasi berkala, dan penegakan sanksi tegas," ujar Ngabila kepada Rakyat Merdeka, Jumat (11/4/2025).

Tes Kesehatan Mental

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tidak tinggal diam menanggapi kasus ini. Dia akan mengeluarkan kebijakan mewajibkan tes kesehatan mental bagi seluruh peserta PPDS sebelum dan selama menjalani pendidikan. Langkah preventif ini diambil untuk memastikan seluruh dokter spesialis menjalankan tugasnya sesuai dengan kaidah etika, moral, dan norma yang berlaku.

"Ini kan bisa dicegah, ini kan masalah kejiwaan mental, sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes kesehatan mental dulu," ujar Budi di Solo, Jumat (11/4/2025).

Budi juga menyampaikan bahwa tes tersebut akan dilakukan secara rutin setiap tahun, mengingat tekanan tinggi yang dihadapi para dokter selama masa pendidikan. “Dengan begitu kita bisa melihat setiap anxiety atau cemas, depresi bisa ketahuan dini sehingga kita bisa perbaiki," ujarnya.

Baca juga : Jelang Lebaran, Pegadaian Hadirkan Gadai Bebas Bunga untuk Masyarakat

Terkait kasus ini, Kemenkes juga telah mencabut STR dan SIP pelaku agar tidak dapat kembali menjalankan profesi sebagai dokter. Selain itu, Kemenkes juga menghentikan sementara program spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unpad di RSHS selama satu bulan guna melakukan evaluasi internal. 

Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Aji Muhawarman menegaskan bahwa penghentian ini telah dikonsultasikan dengan pihak kampus dan bertujuan memperbaiki tata kelola pendidikan dokter spesialis. Ia pun memastikan, penghentian tersebut tidak bakal mengganggu pelayanan kesehatan di RSHS.

"Keselamatan pasien dan integritas profesi lebih penting dari kepentingan kelompok atau profesi manapun," tandas Aji dalam keterangan resminya, Jumat (11/4/2025).

Untuk diketahui, peristiwa yang melibatkan oknum dokter diketahui bukan kali ini saja, sebelumnya ada juga kasus yang menyebabkan dr. Aulia Risma Lestari meninggal dunia pada Agustus 2024. Ia diduga mengalami perundungan dan pemalakan oleh seniornya di PPDS Anestesi Universitas Diponegoro (Undip).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.