Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah sedang berkerja menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanun, di tengah kerja ini, ada pihak yang mengusulkan agar MBG distop, dengan alasan ada beberapa masalah yang timbul di lapangan.
Mendegar hal ini, Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, angkat bicara. Kata dia, usulan penghentian MBG tidak tepat. Karena justru dapat menimbulkan kerugian, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan yang mengharapkan dukungan negara untuk bertahan hidup.
“MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa: Gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal,” ungkapnya.
Iwan mengakui, program MBG belum sempurna. Tapi tak sedikit memberikan dampak besar bagi masyarakat.
Baca juga : Kemenag: Petugas Haji Harus Kompak dan Zero Kesalahan
“April ini sudah 3 juta anak Indonesia telah mendapat manfaat dari MBG. Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun,” paparnya.
Dia lantas menyoroti suara-suara yang menginginkan MBG dihentikan. Dengan menghapus program MBG, Iwan menilai juga akan memutus akses gizi anak-anak.
“Mereka yang hari ini menyerukan agar program ini dibatalkan, barang kali lupa bahwa setiap piring makan yang disediakan bukanlah sekadar bantuan Pemerintah, tetapi investasi masa depan bangsa,” katanya.
“Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa,” katanya.
Baca juga : Menag: Fokus Layani Jemaah
Jika MBG memang belum sempurna, maka hal yang seharusnya dilakukan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan. Iwan menyakini, MBG dapat meningkatkan kualitasnya dan sistemnya.
“Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan,” ucapnya.
Kata dia, langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat.
Pendapat serupa juga disampaikan pengamat sosial Priangan Timur Mumu. Ia menegaskan, tak setuju MBG dihentikan.
Baca juga : Puan Minta MBG Disempurnakan
“Saya sendiri sering merasakan yang punya anak sekolah 4 orang, kalau pagi-pagi menyiapkan sarapan saja kesulitan. Paling tidak dengan adanya program tersebut sangat terbantu,” kata Mumu.
Ia menyebut, ada banyak dampak positif di balik program MBG. Namun, yang menjadi catatan pemerintah adalah memberikan pengawasan yang lebih ketat.
“Kalau dilihat secara teknis saat ini, ini membuka ruang baru bagi para oknum. Antisiasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam satu dapur, antisipasi kejadian penanganan di RS akan seperti apa dengan jumlah siswa sampai 3.500. Lalu, antisipasi para oligarki masuk pada sektorl kelas bawah,” ungkapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
