Dedi Mulyadi: Kirim Siswa Ke Barak Tak Langgar HAM

RM.id  Rakyat Merdeka - Meski menuai banyak kritik, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi keukeuh bahwa menjalankan program pengiriman siswa bermasalah ke “barak militer” tidak melanggar hak anak.

Dedi menemui Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Dia tiba pukul 15.35 WIB dengan pakaian khasnya, mulai dari sepatu sampai tetopong yang digunakan berwarna putih.

Setibanya di lokasi, Dedi sempat terkejut saat melihat banyak pewarta yang menunggu di lobby. Dia langsung menuju ruang Menteri HAM Natalius Pigai, dengan alasan sedang ditunggu untuk berdialog.

Usai pertemuan, Dedi mengklaim, pertemuan dan dialognya dengan Menteri Pigai berjalan produktif.

Baca juga : Bulog Catat Rekor Baru

Menurutnya, kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk dididik karater dan kedisiplinan, tak melanggar hak asasi anak.

“Model itu (siswa nakal dikirim ke barak militer) yang kami kembangkan, tadi kami konsultasikan. (Itu) tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak,” kata Dedi di Kantor Kementerian HAM.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, selama di barak, para siswa yang ‘disekolahkan’ akan menjalankan sejumlah aturan. Seperti waktu tidur pukul 22.00 WIB, bangun pagi pukul 4.00 WIB dan beribadah ke masjid bagi yang beragama Islam. Kemudian, para siswa mendapat bimbingan rohani dari tokoh agama yang menjadi bimbingan konseling.

“Setelah itu, mereka sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, berolahraga. Kemudian mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana yang didapatkan di sekolah,” tuturnya.

Baca juga : ASN Wajib Pakai Produk Lokal Setiap Hari Kamis

Selain menggunakan tenaga dari militer, lanjut mantan Bupati Purwakarta ini, Pemprov Jabar juga mendatangkan guru dari berbagai tempat untuk memberikan pembelajaran seperti di sekolah.

“Maghrib, mereka masuk masjid lagi, belajar ngaji sampai isya. Kemudian mereka makan malam, lalu kembali ke tempat mereka tidur untuk tidur malam,” jelasnya.

Dedi memastikan, hingga saat ini tidak terjadi kekerasan fisik dari program pendidikan siswa nakal di barak militer.

“Kalau ada indikasi kekerasan, kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan. Sampai hari ini, tidak ada (kekerasan),” tegasnya.

Baca juga : Potensi PAD Jakarta Menguap Rp 1,4 Triliun

Mengenai legal standing, kata Dedi, pendidikan di barak militer baru sebatas diatur dalam surat edaran. Namun, pihaknya telah memiliki rencana untuk menaikkan kekuatan hukum kebijakan tersebut melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

“Surat edaran sudah disampaikan kepada bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat. Setelah ini, akan diperkuat dengan Pergub,” tandasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.