Koalisi Kesehatan Minta Presiden Perkuat Regulasi Rokok Dan Produk Nikotin

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2025 yang jatuh setiap 31 Mei, sejumlah organisasi profesi dan masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan atas semakin massifnya pemasaran produk tembakau dan nikotin, terutama yang menyasar generasi muda. Mereka meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil sikap tegas terhadap intervensi industri rokok serta mempercepat implementasi kebijakan pengendalian zat adiktif.

Konferensi pers peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2025 digelar di Jakarta, Jumat (31/5), dengan mengusung tema global “Unmasking the Appeal: Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Product”. Acara ini diikuti oleh perwakilan IDI, PGRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Yayasan Kanker Indonesia, serta sejumlah organisasi dalam koalisi pengendalian tembakau.

Sekretaris Jenderal Komnas Pengendalian Tembakau Tulus Abadi menyampaikan kekhawatiran atas maraknya taktik pemasaran produk nikotin baru yang dikemas secara menarik, beraroma manis, dan menyasar kelompok usia muda. “Di balik narasi ‘lebih aman’, industri tembakau kini mendorong konsumsi produk-produk baru, seperti rokok elektrik dan vape, yang justru membuka pasar baru di kalangan anak-anak dan remaja,” ungkapnya.

Baca juga : Modusnya Bawa Ponsel Hingga Penggunaan Joki

Data menunjukkan peningkatan signifikan pengguna rokok elektronik di kalangan remaja. Survei Jalin Foundation mencatat, di Jakarta saja, 24 persen remaja laki-laki usia 12–19 tahun merupakan pengguna aktif vape. Sementara laporan SKI 2023 mencatat lonjakan pengguna produk nikotin baru hingga sepuluh kali lipat dalam satu dekade terakhir.

Ketua Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Yayasan Kanker Indonesia, dr. Lukiarti Rukmini, mempertanyakan lemahnya pengawasan atas implementasi kebijakan standar kemasan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU Kesehatan. “Produk-produk vape saat ini masih banyak dijual dengan kemasan mencolok dan berilustrasi karakter kartun. Ini sangat mengkhawatirkan karena mengundang rasa ingin tahu dari anak-anak,” tegasnya.

Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal PB IDI, dr. Fakhrurrozi, menilai pemerintah belum menunjukkan komitmen penuh dalam menindaklanjuti regulasi yang telah disahkan. “Tidak cukup membuat aturan saja, implementasi di lapangan adalah kuncinya. Kementerian Kesehatan harus lebih aktif dan tegas,” ujarnya.

Baca juga : Berbahasa Inggris, Mahasiswa President University Diskusi Sama CEO JOE Green Group

Dari sisi dunia pendidikan, Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir turut menyoroti fenomena masifnya konsumsi produk adiktif di kalangan pelajar. Ia menyebut perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk melindungi generasi muda dari paparan zat adiktif yang dikemas dalam bentuk modern dan menarik.

“Kami mendesak Presiden untuk tidak membiarkan industri menabur candu dengan dalih inovasi. Kepentingan kesehatan dan masa depan anak-anak jauh lebih penting,” ucap Dudung.

Konferensi pers ini ditutup dengan peluncuran mobil edukasi keliling yang membawa pesan-pesan kampanye bahaya rokok dan produk nikotin. Armada ini akan menyusuri wilayah DKI Jakarta guna menjangkau publik secara lebih luas.

Baca juga : Genjot Swasembada Pangan Di Sukabumi, Kementan Perkuat Sinergi Daerah & Pusat

Koalisi pengendalian tembakau berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah nyata dan tidak membiarkan industri tembakau mengintervensi kebijakan publik melalui pendekatan ekonomi maupun politis. “Sudah saatnya negara berpihak secara tegas kepada perlindungan rakyat, bukan keuntungan industri,” tandas Tulus Abadi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.