Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Survei nasional terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mencatat, kepuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran tetap tinggi. Namun, publik mulai kritis.
Survei dilakukan pada 16–31 Mei 2025, menggunakan metode multi stage random sampling terhadap 1.200 responden mencatat, lima rapor biru yang menandakan stabilitas Pemerintahan yang sudah berjalan tujuh bulan ini. Dan dua rapor merah yang menjadi alarm sosial.
Pertama, hampir seluruh responden (95,1 persen) menilai kondisi sosial budaya nasional berada dalam keadaan baik hingga sangat baik. Ini indikator tertinggi di antara semua sektor. Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8), stabilitas politik (70,8), dan kinerja ekonomi makro (67,4).
"Kelima indikator ini membentuk kerangka kokoh dari legitimasi awal. Dalam tradisi sosiologi politik, rasa aman, hukum yang berjalan, dan politik yang stabil adalah fondasi tak terlihat namun terasa. Mereka adalah dinding kepercayaan yang menopang rumah demokrasi," tutur peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby saat paparan survei, Rabu (4/6/2025).
Namun hadir pula dua rapor merah. Ini sinyal awal kegelisan rumah tangga warga negara. Dua sektor strategis justru mendapat rapor merah dari publik. Yaitu lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan pokok.
Baca juga : Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pemberian Kredit Sritex
Sebanyak 60,8 persen masyarakat merasa mencari pekerjaan saat ini lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya 11 persen yang merasa lebih mudah, sementara sisanya tidak melihat perubahan berarti. Keresahan ini melintasi kelas sosial dan latar pendidikan.
Dari warga berpenghasilan di bawah Rp 2 juta hingga mereka yang bergaji di atas Rp 4 juta per bulan, dari lulusan SMA hingga D3 ke atas. Mayoritas menyatakan sulitnya mencari pekerjaan. Bahkan wilayah seperti Maluku dan Papua mencatatkan angka tertinggi: 87 persen warganya menyatakan bahwa lapangan kerja semakin langka.
Sementara itu, 58,3 persen responden mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Sebuah tanda tekanan psikologis domestik, khususnya pada sektor konsumsi dasar. "Ketika harga sembako memberatkan, angka-angka tak lagi sekadar statistik. Mereka menjadi detak jantung dari kecemasan kolektif," ingat Adjie.
LSI Denny JA mencatat, ada empat alasan utama mengapa tekanan ini muncul dalam fase awal Pemerintahan. Pertama, di tahap awal implementasi, banyak program unggulan eperti Makan Bergizi Gratis, hilirisasi, Danantara, dan Koperasi Merah Putih, masih dalam tahap uji coba.
"Dampak nyatanya belum dirasakan publik. Ini program besar yang manfaatnya akan terasa tapi memerlukan waktu lebih panjang," ujarnya.
Baca juga : Menperin: Reformasi TKDN Bukan Karena Tekanan Asing, Tapi Perkuat Industri Lokal
Kedua, pertumbuhan ekonomi di bawah target. Di kuartal ini, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat di bawah 5 persen, terlalu lemah untuk menyerap tenaga kerja secara masif.
Ketiga, ekspektasi yang terlampau tinggi. Terpilihnya Prabowo dengan dukungan besar memantik harapan rakyat yang menjulang. Namun teori psikologi politik mengingatkan:m, semakin tinggi harapan, semakin keras bunyi kecewa saat realitas belum menyusul.
Keempat, gelombang PHK masif. Hanya dalam dua bulan pertama tahun ini (1 Januari hingga 10 Maret), 73.992 kasus PHK tercatat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia. Di balik angka itu ada cerita anak putus sekolah, cicilan rumah macet, dan warung yang tak jadi buka.
"PHK tak hanya melanda buruh, industri hotel dan restoran, tapi juga pekerja intelektual seperti wartawan," ujar dia.
Ditambahkan, meski tekanan ekonomi dirasakan luas, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan tetap tinggi. Sebanyak 81,2 persen responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap Pemerintahan Prabowo–Gibran.
Baca juga : Riset IDSIGHT: 6 Bulan Pemerintahan, Komunikasi Publik Jadi Catatan
Alasannya, pertama, popularitas personal. Prabowo memiliki tingkat pengenalan publik sebesar 98 persen dan kesukaan 94,4 persen. Dalam komunikasi politik, citra pribadi kerap menjadi benteng kokoh terhadap kritik di awal masa pemerintahan.
Kedua, efek honeymoon politik. Enam hingga dua belas bulan pertama adalah fase bulan madu antara rakyat dan kekuasaan. Ini momen ketika optimisme menahan kegelisahan, dan publik masih memberi waktu.
Ketiga, persepsi arah yang benar. Sebanyak 81 persen responden merasa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Meski hasil konkret belum tampak, arah yang dirasa benar memberi ruang harapan.
Keempat, ketiadaan oposisi yang memikat. Hingga kini, belum muncul gagasan besar dari oposisi seperti PDI Perjuangan atau Anies Baswedan yang mampu menyaingi narasi dominan Pemerintah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
