Musdesus Kopdes Kudu Giatkan Partisipasi Warga

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah akan meluncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) pada Hari Koperasi, 12 Juli 2025. Hajatan tersebut bakal sukses dengan diiringi beberapa langkah evaluasi dan aksi untuk menjawab keraguan masyarakat.

Hal itu disampaikan pakar koperasi Agung Nur Fajar dan pakar ekonomi UGM Gunawan Sumodiningrat dalam diskusi di Jakarta.

Soal Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KMP. Hal itu wajar dipandang semata top-bottom. Pasalnya, Presiden Prabowo ingin segera mengikat jajarannya hingga ke daerah.

Agar selaras dengan konsep bottom-up ala koperasi, partisipasi masyarakat perlu digiatkan.

"Pembentukan KMP melalui Musdesus (Musyawarah Khusus Desa) perlu dijernihkan, agar tidak salah persepsi. Tonjolkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan percontohan KMP. Jadi, warga desa bisa gegap gempita ikut memiliki KMP," ungkap Agung.

Baca juga : Presiden Pastikan, Kopdes Tidak Akan Matikan BUMDes

Direktur ACG Advisory itu menekankan Musdesus sebagai forum pembuktian pemerintah desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa bersabar menunggu desa menyelesaikan Musdesus pembentukan KMP.

"Berikan waktu bagi warga desa untuk memahami, dan melaksanakan KMP dengan bertanggung jawab," tutur Agung.

Dia pun mengingatkan urgensi petunjuk teknis (juknis) operasionalisasi KMP yang sedang disiapkan pemerintah. Ini berpotensi menimbulkan kevakuman kegiatan KMP pasca di-launching Presiden di Hari Koperasi.

"Jika fokus pada 80 KMP Percontohan, bagaimana nasib 80 ribu KMP lainnya? Mari kita menjaga semangat masyarakat dan mencegah hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah," tutur Agung.

Hal itu mendorong ACG Advisory menyelenggarakan 'Sekolah Koperasi Merah Putih'. Memberikan pelatihan dan beasiswa bagi 1000 pengurus KMP, yang selanjutnya dapat menjadi mentor bagi sejawat lain di daerah.

Baca juga : Menkop: Kopdes/Kel di Maluku Utara Bukti Nyata Tantangan dan Solusi di Daerah

"Kami mendorong pengurus dan pengelola KMP untuk mulai berusaha. Memakai ekuitas yang dikumpulkan dari anggota dalam bentuk simpanan pokok dan wajib, serta mengoptimalkan dana desa (tahap II) yang dapat dijadikan modal usaha awal KMP," beber Agung.

Pentingnya partisipasi warga desa juga ditekankan oleh Gunawan Sumodiningrat. Agar pemerintah senantiasa sejalan dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

"Tugas kita itu melayani dan menyadarkan rakyat. Siapa kita, mau ke mana, bagaimana caranya?" ujar Guru Besar Ekonomika dan Bisnis UGM itu.

Untuk merekatkan warga desa sebagai kampanye KMP, dia menyarankan penggunaan instrumen teknologi blockhain. Seperti yang telah diterapkannya di Desa Ekonomi Kreatif Sardonoharjo, Yogyakarta.

"KMP sangat potensial sebagai aggregator ekonomi nasional. Dibantu blockchain guna meningkatkan transparansi, keamanan, serta efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan di desa, seperti pengelolaan keuangan, layanan publik, dan layanan kesehatan," terang Gunawan.

Baca juga : Menkop Budi Arie: Kopdes Merah Putih Wujud Nyata Ekonomi Pancasila

Eks Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan itu menjelaskan, sistem blockchain ibaratnya rantai kebersamaan dan kerja sama dalam koperasi. Di mana setiap block mewakili wadah klaster kebersamaan yang berisi data dan transaksi anggota koperasi.

"Dalam blockchain, antar block terhubung oleh rantai kriptografi. Sehingga menciptakan sistem yang transparan, aman, dan dapat dipercaya. Hal ini mencerminkan prinsip KMP," tutur Gunawan.

"Blockchain dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sesuai alinea keempat Pembukaan UUD 1945," tuntasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.