Tutup Retreat Pemprov Sulbar, SDK Warning OPD Stop Korupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka menutup kegiatan retreat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Makorem 142/Tatag, Minggu (20/7/2025).

Gubernur yang akrab disapa SDK itu mengingatkan kepada jajaran pejabat di Sulbar untuk mengutamakan etika, integritas, dan tata kelola anggaran dalam bertugas.

SDK menegaskan Sulbar harus bersih dari praktik korupsi dan belanja politik transaksional. SDK juga menyampaikan empat pokok materi, dari filosofi kekuasaan dalam politik, strategi pembangunan berkelanjutan, evaluasi tata kelola APBD, hingga arah kebijakan berbasis Pancadaya, lima misi utama pembangunan Sulbar.

“Saya memilih jalan tengah idealis tapi realistis. Politik harus dijalankan dengan etika, tapi juga dengan ketepatan membaca momentum,” kata SDK.

Baca juga : Perkuat Ekonomi Rakyat, Pemprov DKI Bangun 4 Pasar Baru Di Lokasi Strategis

SDK menyoroti masih maraknya masalah klasik dalam pengelolaan anggaran seperti belanja rutin yang dominan, perencanaan tidak sinkron, dan proyek menumpuk di akhir tahun.

Dia juga mengingatkan agar pokok pikiran (pokir) DPRD tetap masuk dalam perencanaan resmi, bukan disisipkan di tengah jalan.

Dalam sesi ekonomi, SDK kembali menekankan model pembangunan berkarakter kerakyatan sesuai semangat Pasal 33 UUD 1945.

Dia juga menyebut pendekatan SBY-nomic yang pernah sukses diterapkannya di Mamuju: Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, dan Pro-Environment.

Baca juga : Pemprov Sulbar Siapkan Lahan Pembangunan Sekolah Rakyat

"Sudah terlalu banyak pejabat publik yang masuk penjara karena lalai atau menyalahgunakan wewenang. Saya tidak ingin hal itu terus terjadi di Sulbar. Tata kelola yang bersih dan beretika adalah kunci," tegas politisi Partai Demokrat itu.

Kegiatan retreat juga mendengar aspirasi para bupati terkait tantangan pembangunan daerah. SDK berharap seluruh materi dan motivasi dari kegiatan ini dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas secara profesional dan bermartabat.

Selain itu, SDK juga mengingatkan tujuh komando gubernur. Pertama pahami peran gubernur atau wagub sebagai perpanjangan tangan pusat dan penentu arah kesejahteraan rakyat.

Kedua, gunakan kewenangan untuk menetapkan arah pembangunan dan kebijakan strategis secara bijak. Ketiga dengan sumber daya terbatas pun, arah kebijakan yang tepat akan berdampak bagi rakyat. Keempat pertumbuhan dan kesejahteraan harus berjalan simultan dan disiplin.

Baca juga : Anggota DPRD Minta Pemprov Jakarta Bangun Wall Climbing Di Sekolah Dan GOR

"Kelima setiap pejabat wajib taat tata kelola agar selamat dari jeratan hukum. Keenam udah cukup banyak pejabat masuk penjara karena salah kelola anggaran. Sulbar harus berhenti di sini! Terakhir, gubernur dan wagub adalah satu kesatuan kepemimpinan. Jangan diprovokasi untuk konflik," pungkas Suhardi Duka.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.