Keluar dari Rutan KPK, Hasto Resmi Bebas!

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan alias PDIP Hasto Kristiyanto resmi keluar dari rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jumat (1/8/2025) malam.

Keluar dari Rutan KPK pukul 21.22 WIB, Hasto yang mengenakan kaos merah bertuliskan 'Soekarno Run" dibalut blazer hitam, mengepalkan tangan dan meninjunya ke udara, memekikkan kata "Merdeka!".

Hasto didampingi kuasa hukumnya. Di antaranya, Maqdir Ismail, Arman Hanis, dan Febri Diansyah.

Baca juga : Bebaskan Hasto dari Rutan, KPK Tunggu Surat Presiden

Hasto yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR itu bebas setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti.

Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana.

Amnesti merupakan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang dimiliki Kepala Negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuatan badan-badan perwakilan. Hak prerogatif presiden itu diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca juga : Hasto Keluar Rutan Pasca dapat Amnesti, KPK: Berobat

DPR RI telah menyetujui pemberian amnesti terhadap Hasto. Keputusan ini merupakan hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden.

"Pemberian persetujuan dan pertimbangan atas surat Presiden nomor R42 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristiyanto," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (31/7/2025) malam.

Selain amnesti untuk Hasto, DPR juga memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres072025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama eks Mendag Tom Lembong.

Baca juga : Kurangi Polusi, Transjakarta Listrik Rute Blok M–Ancol Resmi Beroperasi

"Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43/Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong," tutur Dasco.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.