Politik Uang, Dinasti, Dan Birokrasi Benalu Demokrasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Tantangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi saat ini cukup kompleks. Mulai dari politik uang, dinasti politik, hingga politik birokrasi. Ketiganya merupakan benalu demokrasi.

"Tigginya biaya politik, juga mempersulit munculnya elite politik baru, sehingga sering kali hanya memunculkan petahana," kata pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Panji Anugrah saat diskusi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), di Kampus UI Depok, Kamis (14/8/2025).

Acara bernama Brown Bag Discussion (BBD) ini merupakan kolaborasi dengan Klaster Riset Policy, Governance and Administrative Reform (PGAR) dan Klaster Riset Democracy and Local Governance (DeLOGO).

Panji mengatakan, permasala­han demokrasi di Tanah Air ini bisa diintip di level daerah. Dia mengatakan, hasil kajiannya, di sejumlah daerah dalam kondisi terjadinya penguatan eksekutif dan pelemahan legislatif.

Baca juga : Gubernur Aceh Larang Warga Kibarkan Bendera Bulan Bintang

"Kondisi ini berbuntut kebi­jakan yang kurang berkualitas," ujarnya.

Ketua Klaster Riset DeLOGO FIA UI, Prof Irfan Ridwan Maksum menekankan perbaikan demokrasi lokal juga menuntut kepemimpinan lebih baik dari semua pemangku kepentingan. Selain itu, kata dia, perlu juga ada dorongan terhadap asimetrisitas dari hulu hingga hilir.

“Fokus politik nasional seha­rusnya lebih diarahkan pada pengelolaan politik dan birokrasi di tingkat nasional,” ujar Prof Irfan.

Ketua Klaster Riset PGAR FIA UI, Prof Eko Prasojo mengatakan, penguatan demokrasi lokal memerlukan dua fokus utama. Yaitu, pemberdayaan ma­syarakat dan penguatan birokrasi Pemerintah Daerah.

Baca juga : Bahlil Gaspol Bangun Ekosistem Energi Surya

"Masyarakat perlu ditingkat­kan kemampuannya agar dapat berpartisipasi secara aktif dan substantif dalam proses politik serta pembuatan kebijakan pub­lik," katanya.

Prof Eko mengatakan, birokrasi pemda juga harus diperkuat agar demokrasi dapat memberikan manfaat nyata. Yaitu, dengan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebelumnya, persoalan de­mokrasi ini juga menjadi so­rotan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Anggota Komisi II DPR ini menegaskan, pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara atau aparat, tetapi juga harus di­lakukan oleh rakyat secara aktif.

“Anda jangan kecewa kalau Bupati, Walikota, Gubernur bah­kan Presiden, ternyata tidak berpihak kepada rakyat. Itu karena suara Anda dibeli saat pemilu atau Pilkada,” kata Deddy Sitorus dalam Sosialisasi dan Penguatan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Senin (11/8/2025).

Baca juga : Kinerja Keuangan GoTo Torehkan Sejarah Baru

Vokalis PDIP di Senayan ini menilai, pendidikan politik kepada masyarakat perlu digencarkan. Pemilih, kata dia, harus dikasih pemahaman tentang konsekuensi dari pilihannya.

"Ketika rakyat terjebak dalam praktik politik uang, maka proses demokrasi akan rusak dan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki komitmen untuk melayani kepentingan publik," tandas Deddy Sitorus. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.