Dark/Light Mode

Survei ISS, 78 Persen Publik Puas Atas Kinerja Pemerintah

Sabtu, 23 Agustus 2025 07:20 WIB
Direktur Eksekutif ISS, Whinda Yustisia (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Bagaimana Kualitas Hidup Manusia Indonesia Saat Ini? yang diselenggarakan Indonesian Social Survey (ISS) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). (Foto: Dok. ISS)
Direktur Eksekutif ISS, Whinda Yustisia (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Bagaimana Kualitas Hidup Manusia Indonesia Saat Ini? yang diselenggarakan Indonesian Social Survey (ISS) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). (Foto: Dok. ISS)

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia Sosial Survey (ISS) merilis hasil survei tentang kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, sebanyak 78 persen responden merasa puas atas kinerja Pemerintah saat ini.

 “Secara umum, masyarakat merasa cukup bahagia, sehat, aman, dan memiliki kepercay­aan tinggi terhadap sesama dan lembaga negara,” kata Direktur Eksekutif ISS, Whinda Yustisia saat merilis hasil survei di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Di acara bertajuk ‘80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Bagaimana Kualitas Hidup Manusia Indonesia Saat Ini,’ Whinda mengungkapkan, survei tersebut menunjukkan potret masyarakat yang semakin optimis. Meskipun, kata dia, tantangan di sektor ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

"Survei membuktikan, indeks kualitas hidup nasional berada di angka 65 dari 100, yang dikategorikan sebagai cukup baik," ujarnya.

Baca juga : Gerindra Janji Komunikasi Dengan Pemerintah Dan DPR

Survei dilakukan pada Juli 2025 terhadap 2.200 responden dari 38 provinsi, dengan mengu­kur tujuh aspek utama kualitas hidup.

Yaitu, kesejahteraan psikolo­gis dengan skor atas kinerja Pemerintah sebesar 67,3 persen, kesehatan (70,1 persen), keamanan (72,3 persen), kepercayaan sosial dan institusi (70,2 persen), partisipasi politik (69,7 persen), kesejahteraan ekonomi (42,6 persen) serta kualitas ling­kungan (62,9 persen).

“Meskipun skor kesejahteraan ekonomi menjadi yang terendah, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah justru tinggi mencapai 78 persen,” katanya.

Whinda mengungkapkan, ISS menemukan kepuasan lebih dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti rasa aman, legitimasi politik, dan kualitas layanan dasar. Rinciannya, dari 39 indikator yang diukur, hanya delapan yang signifikan dalam menjelaskan tingkat kepuasan terhadap Pemerintah.

Baca juga : Hakim Perintahkan Uang Gratifikasi 20 M Dirampas

Di antaranya, kepuasan hidup, fasilitas pendidikan, rasa aman, serta kepercayaan terhadap presiden, wakil presiden, menteri, TNI, dan jalannya demokrasi. "Kepercayaan terhadap Presiden, bahkan mencapai angka tertinggi sejak era reformasi, yaitu 90,9 persen," katanya.

Whinda menyebutkan, salah satu program Pemerintah yang mendapat respons paling posi­tif, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu diingat spontan oleh 67 persen respon­den, dikenal oleh 89 persen, dan dinilai bermanfaat oleh 82 persen responden.

Kendati demikian, sebagian masyarakat merasa manfaat MBG masih terbatas dan belum sepenuhnya meringankan beban ekonomi rumah tangga. “Aspek ekonomi rumah tangga masih menjadi tantangan terbesar," ungkapnya.

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal yang hadir dalam diskusi itu mengatakan, MBG merupakan salah satu intervensi utama Pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat, khususnya dari sisi pengeluaran keluarga.

Baca juga : Pacu Pertumbuhan Ekonomi, RI Belajar Dari Vietnam

"Meski tidak menambah pendapatan langsung seperti bantuan tunai, MBG membantu mengurangi beban belanja harian. Misalnya, dua anak seko­lah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp 600.000 per bulan," jelasnya.

Hingga Agustus 2025, kata Fithra, program MBG telah menjangkau antara 12 hing­ga 20 juta penerima manfaat serta menyerap sekitar 290 ribu tenaga kerja. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 757,8 triliun untuk sektor pendidikan, termasuk renovasi 800 madrasah, 11.686 sekolah, dan peningkatan kualitas guru.

Fithra menekankan, penting­nya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Dia mengatakan, per­tumbuhan industri akan sia-sia jika masyarakat tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.

"Maka dari itu, pembangu­nan harus menyiapkan manusia Indonesia agar siap mengha­dapi era society 5.0," pungkas­nya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.