BGN 285 Triliun, Kemenhan 185 Triliun

 Sebelumnya 
Termasuk, terwujudnya kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan yang profesional dan sejahtera. Lalu meningkatkan sinergi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara. Juga mewujudkan industri pertahanan dalam untuk mendukung kemandirian dan pemenuhan Alpalhankam, dan lainnya.

Singkatnya, 10 instansi Pemerintah dengan anggaran belanja tertinggi di tahun 2026. Pertama, BGN Rp 268 triliun. Kedua, Kemenhan Rp 185 triliun. Ketiga, Polri Rp 145,65 triliun. Keempat, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 118,5 triliun. Kelima, Kementerian Kesehatan Rp 114 triliun.

Keenam, Kementerian Agama Rp 88,77 triliun. Ketuju, Kementerian Sosial Rp 84,44 triliun. Kedelapan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rp 61 triliun. Kesembilan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rp 55 triliun, dan Kesepuluh, Kementerian Keuangan Rp 52,01 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dari sudut pandang ekonomi, langkah ini bisa dipahami. Mengingat, MBG merupakan investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia.

Baca juga : Ekonomi Masyarakat Tumbuh Berkat Hilirisasi

“Program ini diharapkan memperbaiki gizi anak, menurunkan angka stunting dan anemia, serta meningkatkan kehadiran siswa di sekolah,” ulas Yusuf saat dihubungi Rakyat Merdeka, Minggu (24/8/2025) malam.

Bukti dari berbagai negara juga menunjukkan bahwa program pemberian makanan di sekolah memberi manfaat sosial dan ekonomi yang jauh melebihi biaya. Sekaligus membuka peluang bagi petani dan UMKM lokal lewat rantai pasok pangan.

Meski begitu, Yusuf memiliki sejumlah catatan penting. Pada 2025, realisasi MBG masih jauh dari target, baru sekitar Rp 10,3 triliun dari rencana Rp 71 triliun. Ini menunjukkan masih ada kendala serius di lapangan, mulai dari logistik, dapur penyedia makanan, hingga pengawasan mutu.

Porsi MBG yang besar juga berpotensi menggerus anggaran inti pendidikan. Di antaranya gaji guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan peningkatan kualitas belajar, jika tidak diatur dengan hati-hati.

Baca juga : Perkuat Ekonomi Di Level Grassroot, BRI Salurkan Pembiayaan Kepada UMKM Senilai Rp 1.137,84 Triliun

Selain itu, lonjakan permintaan bahan pangan bisa memicu tekanan harga dan menimbulkan risiko keamanan pangan bila standar mutu tidak dijaga. Di sisi lain, turunnya anggaran pertahanan dari Rp 245 triliun pada 2025 menjadi Rp 185 triliun di 2026 perlu dipikirkan dampaknya terhadap modernisasi alutsista dan kesiapan militer di tengah situasi geopolitik yang dinamis.

Yusuf meminta, Pemerintah perlu menyampaikan pesan yang jelas. “MBG bukan sekadar program konsumsi, melainkan investasi untuk masa depan,” pesannya.

Masyarakat perlu tahu berapa biaya per porsi, berapa banyak penerima manfaat, dan bagaimana kualitas gizi dijaga. Transparansi dalam pengadaan, keterlibatan UMKM dan petani lokal, serta pengawasan harga pangan harus diperlihatkan secara terbuka.

Bagi pemerintah, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan. Pertama, perluasan program sebaiknya dilakukan bertahap dengan fokus pada daerah yang paling rentan. Kedua, pengadaan makanan harus mengutamakan produksi lokal agar belanja negara juga menggerakkan ekonomi daerah.

Baca juga : Dimas P Wardhana: Ekonomi Lagi Sulit Bisa Bebani Rakyat

Ketiga, pengawasan mutu tidak boleh dikompromikan, harus ada uji acak, sertifikasi dapur, dan mekanisme pelaporan cepat bila ada masalah. Dari sisi anggaran, perlu dijaga agar belanja MBG tidak menekan pos pendidikan lainnya.

Jika penerimaan negara tidak sesuai harapan, lebih baik cakupan program diatur ulang daripada menurunkan kualitas makanan. “Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan dengan kebutuhan pertahanan melalui perencanaan jangka panjang agar pemotongan anggaran tidak mengganggu kesiapan militer,” tutur Yusuf.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, anggaran BGN tetap naik di tengah upaya efisiensi. Artinya beban belanja MBG mengambil porsi dana transfer ke daerah atau penambahan utang baru. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.