Cegah Kerugian Dan Korupsi, Pemprov Dan DPRD Jabar Sepakat Rampingkan BUMD

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), akan membenahi 41 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mereka miliki. BUMD akan dirampingkan untuk mencegah kerugian, dan menekan indikasi korupsi yang terus berulang.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menyatakan, pihaknya telah menyampaikan usulan perampingan BUMD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar. Kedepan, usul dia, hanya ada dua BUMD yang beroperasi di Provinsi Jabar, yakni BUMD yang bergerak di sektor keuangan dan non keuangan.

“Saat ini, terdapat 41 BUMD dari sektor keuangan dan non keuangan. Ke depan, hanya ada dua BUMD yang akan beroperasi, satu Bank Jabar, satu lagi gabungan seluruh BUMD,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/8/2025).

Baca juga : Kasus Korupsi Jiwasraya, Mantan Pejabat Bapepam-LK Didakwa Rugikan Negara 90 M

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, kebijakan tersebut diambil karena jumlah BUMD yang terlalu banyak, justru mem­buat pengelolaan tidak sehat dan kurang efektif. “Lebih baik satu tapi multifungsi,” cetusnya.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pihaknya masih melakukan pem­bahasan bersama Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan. Evaluasi juga melibatkan pihak eksternal yang tengah melakukan audit investigasi terhadap seluruh BUMD.

“Memang sudah dibahas, nantihanya akan ada dua BUMD, yaitu BJB di sektor keuangan dan satu gabungan untuk sektor non keuangan. Tapi klasifikasinya perlu diperjelas, misalnya untuk energi, pangan, pariwisata, infrastruktur, dan aset,” jelas Ineu.

Baca juga : BUMN Punya Prospek Baik Kerek Pendapatan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jabar itu menambahkan, evaluasi yang dilakukan pihaknya bertujuan agar BUMD lebih fokus dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah, serta dapat membawa manfaat nyata bagi warga Jabar.

Sejauh ini, lanjut dia, kinerja BUMD Jabar dinilai belum optimal. Dari 41 BUMD, kontri­busi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp 368 miliar, dengan Rp 345 miliar di antaranya berasal dari Bank BJB.

“Artinya, kontribusi BUMD non keuangan masih sangat kecil, hanya sekitar Rp 45 miliar. Kontribusi BUMD hanya sekitar 1,9 persen dari PAD. Idealnya, masing-masing BUMD bisa me­nyumbang minimal 5 persen,” tuturnya.

Baca juga : Gandeng JICA, Kemenperin Digitalisasi IKM Komponen Otomotif

Lebih lanjut, Ineu juga menyoroti tentang Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Dia berharap, proyek yang telah menyerap modal besar itu dapat menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi daerah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.