Dark/Light Mode

Gelar Gerakan Pangan Murah, Pemerintah Pastikan Harga Beras Tetap Stabil

Minggu, 31 Agustus 2025 13:41 WIB
Gerakan Pangan Murah (GPM) Bulog dan Polri. Foto: Istimewa
Gerakan Pangan Murah (GPM) Bulog dan Polri. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sebagai bagian dari langkah konkret tersebut, digelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 7.285 kecamatan di 38 provinsi, Sabtu (30/8/2025).

Kegiatan ini melibatkan Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah BUMN pangan seperti Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, ID Food, dan Perkebunan Nusantara.

Baca juga : Pemerintah Serap Gula Petani Untuk Jaga Stabilisasi Harga

Pelaksanaan pusat berlangsung di Lapangan Kementerian Pertanian, Jakarta, dan 44 titik di wilayah DKI Jakarta mulai pukul 08.00 WIB.

Melalui GPM, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP kemasan 5 kilogram seharga Rp 60.000, jauh di bawah harga pasaran.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan program ini merupakan komitmen Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Baca juga : Gerakan Pangan Murah Sukses Jaga Stabilitas Harga Beras

“Bulog berkomitmen penuh menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Melalui GPM, masyarakat bisa mengakses beras SPHP dengan harga terjangkau sekaligus mengendalikan inflasi,” kata Rizal.

Pemerintah juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP. Di antaranya Rp 12.500 per kg untuk Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi.

Rp 13.100 per kg untuk Sumatera (kecuali Lampung & Sumsel), NTT, dan Kalimantan. Rp 13.500 per kg untuk Maluku dan Papua. Hingga 29 Agustus 2025, Bulog telah menyalurkan 287 ribu ton beras SPHP ke seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga : SPBU Pejompongan Sempat Ditutup Sementara, Pertamina Pastikan Aman

Selain itu, layanan pengaduan Bella BULOG (0811-1967-016) disediakan untuk memastikan transparansi dan pengawasan distribusi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, stabilitas harga pangan sebagai prioritas utama. Ia juga mendorong Pemerintah Daerah lebih proaktif memantau harga melalui koordinasi intensif, termasuk pelaporan berkala oleh kepala dinas terkait.

Melalui GPM, Pemerintah tidak hanya menyalurkan pangan murah, tetapi juga menjaga inflasi, memperkuat daya beli dan memastikan akses pangan pokok dengan harga wajar bagi seluruh masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.