BPIP Bisa Cegah Monetisasi Konflik Di Media Sosial

RM.id  Rakyat Merdeka - Balada demonstrasi yang berujung kekerasan belakangan ini di Indonesia tak lepas dari peran media sosial sebagai katalisator. Ribuan video, foto, dan status berseliweran di berbagai platform, menyajikan beragam sudut pandang dari peristiwa yang sama. Namun, di balik hiruk pikuk informasi yang beredar, terdapat fenomena yang jauh lebih mengkhawatirkan: monetisasi konflik. Platform digital dan kreator konten berlomba mengkapitalisasi momen-momen tegang, mengubah amarah publik menjadi klik, tayangan, dan pada akhirnya-uang. 

Praktik ini bukan sekadar masalah etika jurnalistik, tapi ancaman serius bagi kesehatan mental kolektif bangsa yang sudah terbebani oleh berbagai tekanan sosial dan ekonomi.

Konflik Jadi Komoditas 

Algoritma media sosial dirancang dengan satu tujuan utama: memaksimalkan waktu yang dihabiskan pengguna di platform mereka. Studi demi studi menunjukkan bahwa konten yang memicu emosi kuat. Terutama amarah, kemarahan, dan ketakutan, menghasilkan interaksi terbanyak. Dan dalam logika ekonomi digital, interaksi berarti keuntungan. Saat demonstrasi pecah di berbagai kota di Indonesia, banyak akun yang berlomba menyajikan konten provokatif. Bukan untuk mengedukasi, melainkan untuk memanen klik.

Video-video kekerasan, narasi yang memecah belah, dan informasi yang belum terverifikasi menjadi 'dagangan' paling laris. Sebuah video demonstran yang terluka bisa menghasilkan jutaan tayangan dalam hitungan jam. Sementara itu, analisis mendalam tentang akar masalah atau solusi konstruktif tenggelam di bawah lautan konten sensasional. Ironinya, semakin kacau situasi, semakin menguntungkan bagi mereka yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik di balik layar.

Monetisasi konflik menciptakan insentif perverse dalam ekosistem informasi kita. Kreator konten yang mengandalkan pendapatan dari platform digital terdorong untuk menghasilkan materi yang 'menjual'. Para oknum itu kerap menyederhanakan isu kompleks menjadi narasi hitam-putih. Menghadirkan pihak 'pahlawan' dan 'penjahat' atau mempertajam perbedaan pendapat menjadi permusuhan. Polarisasi bukan lagi sekadar efek samping, melainkan produk yang sengaja dihasilkan. 

Motif Politik Dan Asing

Baca juga : Peluang dan Tantangan Transformasi Perpustakaan Digital

Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia, kini mencapai lebih dari 200 juta, tidak diimbangi peningkatan literasi digital yang memadai. Banyak pengguna baru yang belum memahami bagaimana algoritma bekerja, bagaimana data mereka dimonetisasi, atau bagaimana konten dimanipulasi untuk memicu respons emosional. 

Platform digital menjadi 'terapi' instan untuk melupakan masalah sehari-hari, dari kesulitan ekonomi hingga konflik interpersonal. Namun, solusi semu ini justru menciptakan ketergantungan baru. Kita mencari validasi melalui likes dan komentar, mengukur harga diri dari metrik digital, dan semakin menjauh dari koneksi manusia. 

Di tengah demonstrasi, kita menyaksikan para aktor dengan agenda tersembunyi. Memanipulasi narasi untuk kepentingan mereka. Informasi yang menyesatkan disebarkan dengan kecepatan yang jauh melebihi klarifikasi. 

Kekuatan asing dan kelompok politik tertentu mudah saja menanamkan pengaruh ideologis tanpa perlu mengirim tentara ke Indonesia. Mereka cukup memanfaatkan algoritma media sosial untuk menyebarkan narasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, narasi mempromosikan individualisme ekstrem, materialisme, atau ekstremisme berbasis identitas dikemas dalam bentuk konten viral yang menghibur. 

Pancasila Cegah Monetisasi Konflik

Polarisasi politik yang dipicu media sosial telah memecah belah keluarga, komunitas, bahkan bangsa. Di tengah polarisasi yang semakin tajam, Pancasila dapat berperan sebagai katalisator rekonsiliasi nasional yang efektif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, memberikan landasan yang kuat untuk membangun dialog konstruktif dan mencari titik temu berbagai perbedaan. 

Baca juga : Lestari Moerdijat Tekankan Pentingnya Kerja Sama Atasi Dampak Konflik Global

Kita perlu mengembangkan pendekatan yang komprehensif dalam membangun ketahanan digital nasional. Pendekatan ini harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas teknologi. Guna menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan sejalan nilai-nilai Pancasila. 

Dalam membumikan Pancasila, sepengetahuan saya, negara ini telah memiliki Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebagai penerus BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan UKP-PIP (Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila). Lembaga tersebut sedang didorong untuk diperkuat kewenangannya dalam pembahasan RUU BPIP oleh Badan Legislasi DPR (Baleg). Ini bukan bidang saya, namun jika nanti BPIP bisa lebih berdaya, berguna, dan bertanggung jawab, ya didukung saja. 

Apapun itu, pemerintah perlu memperkuat kerangka regulasi yang dapat melindungi warga dari dampak negatif media sosial tanpa membatasi kebebasan berekspresi. Sektor swasta, terutama platform media sosial, perlu didorong untuk mengadopsi pendekatan yang lebih bertanggung jawab dalam desain produk dan algoritma mereka. 

Sistem pendidikan nasional juga harus ditransformasi untuk mengintegrasikan literasi digital krisis sebagai komponen inti di semua jenjang pendidikan. Kurikulum pendidikan juga perlu memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks digital. 

Jangan Musuhi Media Sosial

Pancasila dan media sosial tidak harus berada pada posisi yang bertentangan. Media sosial jangan dimusuhi. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi digital justru dapat menjadi alat untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan membangun ketahanan nasional yang lebih kokoh. Namun, untuk mencapai hal tersebut, kita harus terlebih dahulu mengakui bahwa kita berada dalam peperangan modern yang membutuhkan strategi pertahanan baru. 

Baca juga : PDIP Dukung Lawan Radikalisme, BNPT: Setiap Hari Kami Memonitor Media Sosial

Kita perlu membangun 'sistem kekebalan digital' nasional yang memungkinkan kita memanfaatkan teknologi tanpa terjebak dalam perangkapnya. Sistem ini harus mencakup literasi digital yang kuat, regulasi yang efektif, teknologi yang bertanggung jawab, dan nilai-nilai sosial yang kokoh. Semua berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila yang telah terbukti mampu menjadi pemersatu bangsa selama ini. 

Di tengah badai digital yang semakin deras, Pancasila harus tetap menjadi bintang penunjuk arah yang membimbing navigasi digital kita. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa revolusi digital tidak mengubah identitas kita sebagai bangsa, tapi justru memperkuat jati diri dan mempercepat langkah kita menuju Indonesia yang lebih baik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.