Bamusi Apresiasi Pemerintah Tolak Pulangkan ISIS Eks WNI

RM.id  Rakyat Merdeka - Langkah dan sikap Pemerintahan Presiden Jokowi menolak kepulangan eks WNI yang bergabung dengan ISIS dianggap sudah sangat tepat. "Kita apresiasi sikap pemerintah Indonesia," kata Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Yayan Sopyani Al Hadi, di Jakarta, Rabu (12/2)        

Sejak awal, Yayan sendiri tak setuju dengan penyebutan mereka yang bergabung ke dalam Daulah al-Islamiyah fii Iraq wa al-Syam (DAIS) itu sebagai WNI eks ISIS. Menurut Yayan, penyebutan yang tepat adalah ISIS eks WNI. Sebab, mereka secara sadar atas keinginan sendiri pergi ke Suriah dan Iraq untuk menjadi bagian pemberontak terhadap pemerintahan yang sah di sana.         

Baca juga : Kali Ini, Sikap Jokowi Sama dengan Sikap NU

"Atas keinginan sendiri, mereka gabung dengan ISIS, membakar paspor Indonesia, meneber ancaman pada NKRI, serta melakukan pembantaian di sana. Ketika kalah di sana, kok tiba-tiba minta pulang dan disebut WNI," ungkap Yayan.      

Menurut Yayan, menerima kembali mereka sebagai WNI akan menjadi masalah besar. Pertama, mereka sudah didoktrin bahwa dalam iman mereka tidak ada negara-bangsa. Yang ada dalam keyakinan mereka adalah sistem kekhalifahan ala mereka.       

Baca juga : Bamsoet: Pemerintah Harus Segera Putuskan Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS

"Jadi, dalam keyakinan mereka, negara-bangsa model Indonesia itu adalah musuh yang harus dihancurkan dengan teror. Bisa jadi membawa cara-cara mereka di sana ke sini," ungkap Yayan.      

Persoalan ini, sambung Yayan, akan semakin menggurita di tengah program deradikalisasi yang belum berhasil. Isu HAM pun tidak tepat bila dipandang secara kemasalahatan umum. Sebab, pemerintah harus menjaga 267 juta jiwa warganya dari potensi ancaman 689 mantan WNI.        

Baca juga : Wapres Minta Tito Hidupkan FKUB di Daerah

Dalam kaidah ushul, sambung Yayan, ada kaidah yang bisa digunakan. Yaitu, dar'ul mafâsid aulâ min jalbil mashôlih. Artinya, bahwa mencegah potensi kerusakan harus lebih diutamakan daripada potensi kemaslatahan.

"Menjaga 267 juta itu sudah pasti. Sementara, mencuci kembali pikiran mantan WNI itu agar kembali ke jalan Pancasila belum tentu berhasil," pangkas Yayan. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.