Kali Ini, Sikap Jokowi Sama dengan Sikap NU

RM.id  Rakyat Merdeka - Direncanakan akan ambil keputusan Juni nanti, kemarin pemerintah memutuskan dengan tegas dan cepat tak akan memulangkan ratusan WNI eks ISIS yang sekarang telantar di Suriah dan Irak. Kali ini, sikap pemerintah sejalan dengan sikap NU. 

Dalam sejumlah urusan, memang PBNU yang dipimpin Kiai Said Aqil Siradj sering berbeda dengan Presiden Jokowi. Misalnya yang masih heboh dan “basah di bibir” soal pembangunan terowongan dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Kiai Said dengan lantang menolak keputusan Jokowi itu. Tapi, dalam kasus pemulangan WNI eks ISIS, mereka kompak satu suara.

Keputusan pemerintah tak akan memulangkan WNI eks ISIS yang jadi polemik selama lebih dari sepekan lalu itu, diambil setelah Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang digelar tertutup, di Istana Bogor, kemarin sore.

Yang ungkap keputusan ini ke publik bukan Presiden tapi Menko Polhukam, Mahfud MD. Mahfud mengatakan, ada sejumlah keputusan dalam rapat tersebut, antara lain pemerintah tidak memiliki rencana memulangkan WNI eks ISIS. “Pemerintah tidak akan memulangkan para teroris lintas batas itu,” kata Mahfud, usai rapat.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, pemerintah harus memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia. “Karena, kalau bekas kombatan ISIS itu pulang bisa jadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta tidak aman,” katanya, memberi alasan.

Baca juga : Bamsoet: Pemerintah Harus Segera Putuskan Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS

Meski begitu, pemerintah masih akan mendata jumlah valid WNI eks ISIS dan identitas secara lengkap. Pe merintah juga membuka mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak di bawah 10 tahun. “Tapi case by case,” ucapnya.

Sebelum keputusan itu diambil, pemerintah lebih dulu meminta pen dapat dari PBNU. Menteri yang diutus adalah Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Retno tiba di markas PBNU, Jalan Keramat Raya Jakarta, sekitar pukul 9.35 pagi.

Kedatangan Menteri Retno hanya beberapa saat setelah sedan mercy yang ditumpangi Kiai Said tiba. Turun dari mobil, Kiai Said yang didampingi Sekjen Helmi Faisal langsung menyambut Retno. “Kalau di PBNU, jam segini ini terlalu kepagian, Bu,” canda Kiai Said.

Kiai Said kemudian mengajak Menteri Retno ke ruang kerjanya yang berada di lantai 3 untuk melakukan pertemuan tertutup. Pukul 11 siang, awak media diminta masuk. Membahas apa, Pak? Kiai Said menyampaikan ada dua hal yang dibacarakan dalam pertemuan ini.

Satu di antaranya soal rencana pemulangan WNI yang ada di camp pengungsi ISIS, di Suriah. Kata dia, Menteri Retno meminta masukan kepada PBNU dan pendapat soal ini.

Baca juga : Kalau Obatnya Salah Senjata Makan Tuan

Lalu apa sikap PBNU? Kiai Said bilang, sikap PBNu tegas. “Kami me nolak kedatangan kombatan ISIS. Mereka sudah bergabung dengan ISIS karena kemauan sendiri,” ujarnya.

Ada beberapa alasan yang melatari sikap PBNU tersebut. Pertama, landasan teologis. Kiai Said lalu mengutip Alquran surat Al-Ahzab ayat 60. Intinya menjelaskan soal perintah kepada Nabi Muhammad agar mengusir orang-orang yang membuat gaduh dari Madinah.

“Orang-orang yang bikin gaduh, fitnah, dan teror, usir dari kota Madinah. Jangan sampai mengganggu keselamatan, keutuhan, ketenangan masyarakat Madinah,” ujarnya.

Dengan alasan itu, Kiai Said berpendapat tak ada urgensi membicarakan kepulangan 600 orang eks ISIS jika mereka mengganggu ketenangan dan kenyamanan 260 juta masyarakat Indonesia.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta ini, menjelaskan para WNI itu bergabung dengan ISIS atas kemauan mereka sendiri. Apalagi mereka dikabarkan sampai membakar paspor dan menyebut negara Indonesia adalah negara Thogut.

Baca juga : Kalau Presiden Bilang: Tidak, Menteri Apa Berani Bilang: Iya

Mereka pun disebut hendak membunuh sejumlah tokoh masyarakat jika kembali ke Indonesia. “Jadi mereka sudah melepaskan diri dari kewarganegaraan Indonesia. Saya kira tidak ada salahnya kalau pemerintah menolak,” ucapnya.

Terakhir, lanjut Kiai Said, idiologi ISIS bertentangan dengan Pancasila. Sementara itu, Muhammadiyah punya sikap berbeda. Sekretaris umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, ada dua opsi yang mestinya bisa diambil pemerintah.

Pertama, WNI yang punya paspor masih memiliki hak untuk pulang. Terlepas apakah mereka itu bekas kom batan ISIS atau bukan. “Kalau negara lain saja atas nama kemanusiaan kita bantu, masa WNI tidak kita berikan bantuan atas pendekatan kemanusiaan,” kata Mu’ti.

Kedua, soal kekhawatiran ancaman dari eks ISIS, Mu’ti menyarankan adanya karantina politik sebelum pulang. Semacam rehabilitasi atau pembinaan politik agar mau menerima ideologi Pancasila. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.