KPK Hilang Nyawanya

RM.id  Rakyat Merdeka - Ini sinyal bahaya untuk KPK. Kepercayaan rakyat terhadap KPK semakin turun. Di periode lalu, KPK selalu ada di urutan teratas. Namun, di era Firli Bahuri Cs sekarang, kepercayaan rakyat terhadap KPK cuma ada di urutan empat. Kalau gak ada perbaikan dan kepercayaan rakyat hilang, sama saja KPK hilang nyawanya. Karena selama ini nyawa KPK itu ada di dukungan rakyat.

Hilangnya kepercayaan rakyat itu tergambar dalam survei terbaru Indo Barometer. Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, menyebut lembaga negara yang paling dipercaya saat ini adalah TNI (94 persen). Di peringkat kedua Presiden (89,7 persen). Sedangkan peringkat ketiga Ormas seperti Muhammadiyah dan NU (86,8 persen). KPK berada di peringkat keempat (81 persen). “Ini penurunan. Karena biasanya KPK selalu masuk tiga besar bersama institusi TNI dan Presiden,” kata Qodari dalam konferensi hasil survei, di Hotel Atlet Century, Senayan, kemarin.
 
Meski begitu, jika dibandingkan dengan lembaga penegakan hukum lainnya, KPK masih unggul. KPK berada di atas Mahkamah Agung (75,4 persen), Kejaksaan (52,9 persen), dan Polri (51,9 persen). 

Qodari memaparkan, responden yang tidak puas terhadap kinerja KPK kebanyakan menyatakan belum melihat hasil kerja Firli Bahuri cs (62,3 persen). Selain itu, ada yang menduga Firli yang merupakan jenderal polisi aktif mempunyai kepentingan politik (5,8 persen).
 
Selama tiga bulan terakhir, KPK memang kerap menuai polemik. Yang teranyar adalah soal keputusan menghentikan 36 penyelidikan. Keputusan ini mendapat sorotan dari mantan pimpinan KPK dan para pegiat antikorupsi. 

Baca juga : Kaburnya Harun Masiku, KPK Salahkan Imigrasi

Mantan Komisoner KPK, Saut Situmorang, menganggap wajar jika keputusan KPK menghentikan 36 kasus penyelidikan memicu perdebatan. Pasalnya, Firli Cs memilih mengumumkannya ke publik secara terbuka. Padahal, penyelidikan itu bersifat rahasia. 

Di era kepemimpinannya, Saut mengakui pernah menghentikan kasus penyelidikan, tapi tidak diumumkan ke publik. Kata Saut, pada dasarnya penghentian penyelidikan sesuatu yang wajar oleh penegak hukum. “Tapi, biasanya di poin akhir itu selalu bilang, apabila suatu saat ada keadaan, ini bisa dibuka lagi, itu biasa, bisa kok," kata Saut, saat menjadi narasumber di acara diskusi, di Jakarta, kemarin.
 
Agar tak jadi sorotan, Saut menyarankan KPK gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK juga disarankan menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah atas perkara korupsi yang membuka peluang adanya tersangka baru. 

Saut menjamin, dua langkah itu bisa mengimbangi langkah KPK yang memutuskan menghentikan penyelidikan 36 dugaan korupsi tersebut.

Baca juga : Ngomong Aja KPK Tak Sanggup

Peneliti ICW, Adnan Topan Husodo, masih gondok dengan penghentian penyelidikan yang dilakukan KPK. Menurutnya, penghentian penyelidikan itu langkah blunder. Pasalnya, tahap penyelidikan adalah proses rahasia dan penuh ketidakpastian.

Adnan berkesimpulan, langkah pengumuman tersebut merupakan strategi yang keliru. Berisiko menurunkan kepercayaan publik ke KPK. Padahal, kepercayaan publik adalah nyawa KPK. "Ini membuat dinamikanya jadi besar. Alih-alih fokus pada penguatan di aspek pembangunan kepercayaan publik, karena distrust-nya tinggi, kecurigaannya jadi meningkat," ungkapnya.
 
Selain soal penghentian penyidikan itu, Adnan melihat ada hal lain yang membuat kepercayaan publik terhadap KPK menurun. Yaitu, kesulitan mengejar para tersangka. Sebut saja Harun Masiku dan Nurhadi yang sudah masuk daftar pencarian orang (DPO). "Kalau dulu jago menangkap, sekarang butuh bantuan masyarakat," sindirnya.
 
Adnan menyebut, kondisi ini membuat masyarakat ragu dengan KPK. "Jadi, banyak indikasi yang malah membuat pertanyaan besar di masyarakat. Apakah KPK masih kuat? Indikasi itu mencemaskan di era kepemimpinan sekarang," ujar Adnan.
 
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membantah KPK lemah. Dia menegaskan, KPK sudah bekerja keras dalam dua bulan pertama masa kerja Firli Cs. Beberapa kerjaannya itu adalah menerbitkan 21 surat perintah penyidikan. “Ada 17 yang ditahan tersangka oleh pimpinan baru ini, ada yang masuk ke penuntutan, dilimpahkan ke persidangan 25," kata Ali, kemarin.
 
Ali menyebut, KPK juga sudah mengembalikan kerugian negara hingga puluhan miliar. "Ada uang rampasan, uang pengganti, itu Rp 35 miliar masuk ke keuangan negara selama dua bulan, tiga bulan," bebernya.

Ali mengungkapkan, KPK sedang menangani kasus besar yang berpotensi merugikan negara hingga setengah triliun rupiah. Namun, Ali enggan merinci kasus tersebut. "Sekarang sedang berjalan penyidikannya, ada potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan kurang lebih Rp 598 miliar dari dua perkara. Hampir setengah triliun itu," ungkap Ali. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.