Polemik Gelar Pahlawan Soeharto, Citra Institute: Jangan Terjebak Politik Dendam

RM.id  Rakyat Merdeka - Penolakan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto adalah hal yang wajar. Akan tetapi, mestinya, tokoh bangsa menempatkan diri sebagai negarawan yang menghormati jasa para pendahulunya, bukan hanya melihat persoalan ini dari sudut pandang politik.

Hal ini diungkap Direktur Citra Institute, Yusak Farhan menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

"Sikap Megawati justru menunjukkan bahwa bangsa kita belum sepenuhnya bisa berdamai dengan masa lalu. Harusnya tidak melihat ini dari sudut pandang seorang politisi, tapi sebagai seorang negarawan atau mantan presiden yang menghormati para pendahulunya," ujar Yusak Farhan kepada Wartawan, Sabtu (8/11/2025).

Dia menilai, sikap memelihara dendam, dapat memperlambat proses rekonsiliasi nasional yang sedang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. "Dan melanggengkan politik dendam atas masa lalu," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa semangat rekonsiliasi yang dibangun Prabowo berlandaskan visi besar untuk memperkuat persatuan bangsa, bukan kepentingan politik jangka pendek.

"Saya kira politik rekonsiliasi Prabowo dibangun berdasarkan visi besar persatuan nasional, bukan rekonsiliasi jangka pendek yang digerakkan karena motif kekuasaan," tutur Yusak.

Baca juga : MPSI: Saatnya Berdamai, Bukan Menyulut Dendam Sejarah

Menurut Yusak, keteladanan dalam menghargai tokoh masa lalu tanpa kehilangan sikap kritis telah dicontohkan oleh beberapa pemimpin, seperti Gus Dur, Taufiq Kiemas, hingga Presiden Prabowo Subianto.

"Sikap terbaik dalam menghargai tokoh masa lalu sudah ditunjukkan dalam kepemimpinan Prabowo. Dari awal dilantik, Prabowo terbuka dan merangkul semua kelompok,” ujarnya.

Dia menegaskan, menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tidak berarti menghapus sisi kritis terhadap masa Pemerintahannya.

"Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional tidak berarti menghilangkan nalar kritis kita terhadap kepemimpinan Soeharto. Saya kira kita harus fair dan proporsional," jelasnya.

Yusak juga menilai tidak adil apabila jasa Soeharto di bidang pembangunan diabaikan hanya karena kontroversi politik masa lalunya. "Tentu tidak adil jika melihat Soeharto hanya dari sisi keburukannya," ujarnya.

Menurutnya, meski Soeharto naik ke tampuk kekuasaan bukan melalui Pemilu, ia mampu membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat melalui program pembangunan jangka panjang seperti Repelita.

Baca juga : Tol Baru Mahal dan Sepi, Pakar Infrastruktur Sarankan BPJT Cari Solusi

"Kepemimpinan Soeharto juga berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan terencana melalui Repelita yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Yusak.

Lebih jauh, Yusak menyebut bahwa usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sudah melalui proses panjang sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia menilai, pengakuan terhadap jasa Soeharto justru dapat menjadi simbol kebesaran bangsa Indonesia yang mampu menempatkan sejarah secara adil tanpa membawa dendam.

"Kalau kita ribut dan dendam terus atas masa lalu, sampai kapan bangsa kita bisa menjadi dewasa. Kita harus bisa menempatkan sejarah secara adil," tegas Yusak.

Menurutnya, meski gaya kepemimpinan Soeharto kerap disebut otoriter, jasa dan perannya dalam menyelamatkan bangsa pasca tragedi 1965 tidak bisa diabaikan.

"Soeharto turut bekerja dalam upaya penyelamatan bangsa dari potensi disintegrasi pasca tragedi 1965," tutup Yusak Farhan.

Baca juga : Wacana Soeharto Pahlawan, LBH Pers Ingatkan Sejarah Kebebasan Pers

Diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Selain Soeharto ada sejumlah nama lain yang disodorkan kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Antara lain Presiden ke-4 KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, dan mantan Menteri Luar Negeri Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon telah melaporkan hasil kerja Dewan GTK kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

Dalam pertemuan itu, Fadli menyampaikan perkembangan pemberian anugerah pahlawan nasional menjelang Hari Pahlawan 2025.

"Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama," jelas Fadli.

Dari jumlah itu, 24 nama ditetapkan sebagai prioritas untuk mendapat gelar pahlawan tahun ini.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.