Ara Kebut Perbaikan Rumah Tak Layak Huni Di Ibu Kota

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk merenovasi rumah masyarakat tidak mampu di ibu kota.

Berdasarkan data BPS, ada sekitar 209 ribu kepala keluarga di Jakarta yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Rakyat yang rumahnya paling tidak layak dan paling miskin harus jadi prioritas. Rumah layak harus jadi titik awal kebangkitan ekonomi rakyat," kata Menteri PKP, Maruarar Sirait usai bertemu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos di Jakarta Kamis (13/11/2025).

Ia mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta belum memiliki alokasi APBD khusus untuk renovasi rumah rakyat. Karena itu, PKP akan bekerja sama agar data penerima bantuan lebih akurat dan program tepat sasaran.

Baca juga : PT Djarum Komit Sukseskan Program Rumah Layak Huni Prabowo

"Saya dengar dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Pak Kelik tadi bahwa belum ada anggaran APBD untuk renovasi rumah rakyat di Jakarta. Karena itu, saya akan kerja sama agar Pemerintah Pusat dan Daerah bisa saling memperkuat," katanya 

Ara sapaan Maruarar ini mengatakan, tahun depan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jakarta akan ditambah dari 158 unit menjadi 2.000 unit. 

Menurutnya, langkah ini menjadi bukti kehadiran negara dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni di Jakarta.

"Kami ingin masyarakat miskin di Jakarta juga merasakan kehadiran negara melalui program perumahan," katanya.

Baca juga : Dongkrak Ekonomi Masyarakat, Pemangku Hak Ulayat Dairi Dukung Operasional PT DPM

Mantan anggota DPR RI ini menegaskan, program BSPS bukan sekadar memberi bantuan material, tapi juga mendorong kemandirian dan gotong royong masyarakat dalam memperbaiki rumahnya.

"Kami ingin masyarakat ikut terlibat, bukan hanya menerima bantuan. BSPS ini program partisipatif," katanya.

Pria jebolan Universitas Parahyangan, Bandung, pada era 1990-an ini juga menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam menata kawasan kumuh Jakarta. 

Selain memperbaiki rumah warga, Pemerintah akan mendorong peningkatan ekonomi lokal melalui kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memberdayakan ibu-ibu pelaku usaha rumahan.

Baca juga : Komisi VIII: Akhiri Kebuntuan Sertifikasi Guru Madrasah dengan Langkah Nyata

Sementara Mendagri Tito mendorong Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk renovasi rumah tak layak huni dan kawasan kumuh di Jakarta. 

"Tentu saya apresiasi jika ada anggaran untuk program perumahan. DKI Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang besar dan APBD yang tinggi karena statusnya sebagai pusat ekonomi dan bisnis nasional. Mudah mudahan nanti dalam pembahasan APBD tahun depan bisa dimasukan program perumahan terutama masalah kumuh yang perlu diperbaiki," pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.