Survei Indekstat: Tingkat Kepuasan Terhadap Prabowo-Gibran Capai 79,2 Persen

 Sebelumnya 
Menurut Mada, kekuatan tersebut lebih bersumber pada figur Prabowo Subianto dibandingkan institusi partai, sehingga akan sangat tergantung pada sejauh mana kepuasan internal Gerindra.

Lebih lanjut, Mada menekankan pentingnya pengelolaan kontestasi politik ke depan. Ia mengingatkan bahwa dominasi kekuatan politik yang terlalu besar tidak pantas jika tidak dimanajemen dengan baik.

Ia juga menilai bahwa beberapa narasi politik di tingkat DPRD sebelumnya justru tidak menguntungkan bagi Partai Gerindra.

Dalam situasi ini, Mada mempertanyakan apakah partai-partai lain akan menyerah melihat dominasi Gerindra, atau justru memandangnya sebagai peluang politik.

Dari perspektif koalisi pemerintahan saat ini, manfaat kekuasaan paling besar dirasakan oleh Partai Gerindra, termasuk dibandingkan dengan partai-partai di luar pemerintahan.

Hal ini memunculkan kemungkinan adanya redefinisi peran partai penyeimbang atau reposisi politik, khususnya oleh PDI Perjuangan.

Ia juga menilai bahwa partai-partai di luar koalisi belum mampu membuat program alternatif mereka diterima publik.

Mada menilai bahwa secara nyata sistem kepartaian Indonesia pada 2029 berpotensi mengarah pada sistem partai hegemonik.

Terkait perilaku pemilih, ia menjelaskan bahwa meskipun partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 tergolong tinggi, hasilnya tidak menunjukkan kejutan besar.

Baca juga : Kepuasan Terhadap Presiden 79,9 Persen

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membaca karakter pemilih dalam rentang waktu beberapa tahun, khususnya pada generasi milenial dan Gen Z, termasuk menguji seberapa kuat party identification dan konsistensi pilihan mereka hingga 2029.

Dalam konteks kelembagaan, Mada menyampaikan bahwa temuan survei ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi II DPR RI dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu.

Menurutnya, dari sudut pandang Gerindra, revisi besar mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Namun, isu ambang batas parlemen tetap krusial.

Jika ambang batas dipertahankan di angka 4 persen, maka banyak partai berpotensi tidak lolos ke parlemen, sehingga perlu dipertimbangkan kembali, termasuk implikasinya bagi penyelenggara pemilu.

Terkait pencalonan presiden 2029, Mada menilai belum muncul figur calon presiden yang benar-benar kuat dan sepadan dari sisi kepemimpinan partai.

Sebaliknya, kontestasi calon wakil presiden dinilai akan jauh lebih terbuka. Ia juga mengingatkan bahwa jika skema calon tunggal tidak diperbolehkan, terdapat potensi munculnya calon simbolik atau praktik politik transaksional.

Meskipun elektabilitas Prabowo dinilai kuat, menurutnya tetap ada berbagai tantangan personal dan politik yang perlu diperhitungkan menjelang 2029.

Perwakilan Partai Gerindra, Mohamad Hekal menanggapi dengan menjelaskan bahwa pada Pemilu 2024 fenomena quartile effect semakin melemah, karena paket-paket suara tidak lagi sepenuhnya bergantung pada figur caleg ertentu.

Hampir seluruh wilayah telah terjangkau oleh mesin partai, sehingga ruang untuk mendapatkan quartile effect menjadi semakin kecil.

Baca juga : Survei Indikator: Mayoritas Publik Yakin Prabowo Bisa Sikat Kasus Korupsi Besar

Ia menyampaikan bahwa Gerindra sempat berasumsi target kemenangan hingga 53 persen, namun hasil akhirnya menempatkan partai di urutan ketiga.

Menurutnya, hal tersebut tidak dimaknai sebagai keinginan untuk mendominasi seluruh ruang politik.

Hekal juga menegaskan bahwa hasil survei seperti ini penting sebagai bahan evaluasi internal, termasuk untuk mempertajam program-program partai di masyarakat, mengidentifikasi program unggulan yang berhasil maupun yang kurang sukses.

Ia menyoroti faktor ekonomi sebagai variabel penting, mengingat basis pemilih banyak berasal dari kelompok desil 1–8.

Isu lapangan pekerjaan dinilai krusial, terutama karena sebagian pemilih dari kalangan buruh masih belum memiliki preferensi politik yang mantap.

Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyampaikan bahwa fenomena quartile effect juga tidak terlihat signifikan.

Ia mempertanyakan mengapa diskusi elektabilitas tidak dikaitkan secara lebih serius dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Menurutnya, tingkat kepuasan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas politik, khususnya bagi pihak incumbent

. Ia menilai bahwa pendekatan survei kuantitatif saja tidak cukup, dan perlu dilengkapi dengan pendalaman kualitatif seperti FGD agar fenomena yang terjadi di publik dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

Baca juga : Kinerja Pemerintahan Prabowo Glowing: Ekonomi, Politik, dan Keamanan Membaik

Ia juga mempertanyakan dinamika pemilih kuat (strong voters) dan potensi manuver politik mereka.

Sementara itu, Politisi Partai Demokrat DHerzaky Mahendra menyampaikan bahwa meskipun saat ini Demokrat berada di posisi keempat, partai tidak menyerah dan akan terus mengaktifkan mesin partai.

Ia menyebutkan bahwa konsolidasi telah berjalan sejak lebih dari satu tahun pasca kampanye.

Herzaki menyampaikan Demokrat berkomitmen untuk mengawal dan memaksimalkan keberhasilan program-program pemerintah, sekaligus mendorong kader-kadernya untuk bertanggung jawab secara politik.

Peran media dan masyarakat dalam melakukan pengawasan juga dinilai sangat penting.

Hasil survei nasional bertajuk “Peta Elektoral Januari 2026” itu dilakukan dengan rentang pengumpulan data pada 11–25 Januari 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi secara proporsional dengan margin of error (MoE) sebesar 2,9 persen.

Populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang telah memiliki hak pilih. Survei ini dirancang untuk memetakan persepsi publik berkaitan dengan dinamika sosial serta peta elektoral pada awal tahun 2026.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.