Seskab Jawab Tudingan PDIP

RM.id  Rakyat Merdeka - PDIP menuding Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengambil anggaran pendidikan. Namun, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah tudingan tersebut.

Teddy menegaskan, pemerintah dan DPR telah menyepakati alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 atau senilai Rp 769,1 triliun. Kesepakatan tersebut tidak hanya menyangkut besaran anggaran, tetapi juga peruntukan dan rinciannya.

“Isi dan peruntukannya sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Ketua Banggar-nya juga dari PDIP,” ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Ia memastikan, program MBG tidak mengurangi anggaran maupun program pendidikan yang telah berjalan. Program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap dilanjutkan tanpa pemangkasan.

Baca juga : Membedah Rencana Penanganan 135 Perlintasan Sebidang di Jawa dan Sumatera

Bahkan, menurut Teddy, Presiden Prabowo Subianto justru menambah berbagai program pendidikan, mulai dari Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, perbaikan sekolah rusak, digitalisasi pembelajaran, hingga pembangunan kampus baru.

“Tidak ada program yang dihentikan. Semua program berjalan, bahkan ditambah,” tegasnya.

Teddy menilai, program pendidikan dan MBG merupakan fondasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Menurutnya, MBG juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Jawabannya tidak,” ujarnya.

Baca juga : Wali Kota Serang Janji Selesaikan Gaji Guru P3K

Hal senada disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Ia memastikan anggaran MBG tidak mengambil alokasi dana pendidikan maupun kesehatan. Menurutnya, skema penganggaran telah diintegrasikan secara sistematis sehingga tidak mengganggu pos kementerian terkait.

“Ada anggaran Badan Gizi sebesar Rp24 triliun yang masuk dalam fungsi kesehatan, tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan. Terbukti, anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun ke tahun meningkat,” kata Dadan di SPPG Cibuluh 1, Kota Bogor, Sabtu (28/2/2026).

Ia merinci, penerima manfaat MBG seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita masuk dalam output fungsi kesehatan. Sementara anak sekolah, santri, dan peserta didik di sekolah keagamaan lainnya masuk dalam fungsi pendidikan.

“Ini tidak mengganggu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena dari tahun ke tahun terus naik. Tidak mengganggu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi karena dari tahun lalu ke tahun ini juga meningkat,” tegasnya.

Baca juga : Soal Anak Penerima LPDP Di Inggris, Dirjen AHU: Secara Hukum Tetap WNI

Dadan juga memastikan program MBG tidak mengusik anggaran transfer pusat ke daerah, termasuk untuk tunjangan guru. “Transfer ke daerah untuk tunjangan guru justru naik hampir 10 persen dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyatakan klarifikasi perlu dilakukan karena banyak kader dan masyarakat mempertanyakan sumber anggaran MBG, terutama di tengah ketentuan mandatory spending pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD.

Menurut Esti, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Presiden tentang APBN, anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun tidak sepenuhnya digunakan untuk sektor pendidikan murni karena sebagian dialokasikan untuk MBG.

“Digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi tercantum dalam buku lampiran APBN. Kami dari Komisi X DPR RI merasa perlu menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenarannya sesuai data,” ujar legislator PDIP tersebut, Rabu (25/2/2026). 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.