Dark/Light Mode

Isu Makar Ke Prabowo Subianto Tak Punya Resonansi di Masyarakat

Selasa, 7 April 2026 05:15 WIB
Presiden Prabowo. (Foto : Bakom)
Presiden Prabowo. (Foto : Bakom)

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana, menilai wacana ajakan makar terhadap pemerintahan Prabowo Subianto tidak memiliki daya dorong kuat di tengah masyarakat.

Menurut Ayip, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah membuat isu tersebut hanya berkembang di kalangan elite dan media sosial, tanpa berdampak signifikan di akar rumput.

“Narasi seperti ini cenderung hanya menjadi diskursus di level elite, tidak memiliki resonansi kuat di akar rumput,” ungkap Ayip Tayana.

Baca juga : Gempa Sulut & Malut, Prabowo: Prioritaskan Layanan Cepat dan Penyelamatan Warga

Ia menilai, penggunaan diksi yang mengarah pada delegitimasi kekuasaan, termasuk dorongan pemakzulan di luar mekanisme konstitusi, justru berpotensi menimbulkan persoalan dari sisi hukum dan etika demokrasi.

“Indonesia sudah memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam melakukan koreksi terhadap kekuasaan presiden, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Di luar itu, narasi perubahan kekuasaan berpotensi menciptakan instabilitas politik,” ujar Ayip Tayana.

Ayip menegaskan bahwa kritik tetap menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi, namun harus disampaikan dalam koridor aturan yang berlaku. Ia menilai, narasi yang berkembang belakangan ini mulai bergeser dari kritik menjadi upaya delegitimasi sistem yang sah.

Baca juga : Gestur Bangga Prabowo Saat Salami Sugianto, Penyelamat Lansia dari Kebakaran di Korsel

“Jangan sampai kritik berubah menjadi dorongan instabilitas. Demokrasi yang sehat justru dibangun dari kepatuhan terhadap mekanisme yang ada,” tegas Ayip Tayana.

Dari sisi politik praktis, Ayip juga melihat peluang terjadinya pemakzulan terhadap pemerintahan saat ini sangat kecil. Hal tersebut didasarkan pada stabilitas politik yang relatif terjaga, soliditas koalisi, serta berjalannya program-program nasional.

“Tidak ada data yang menunjukkan adanya kondisi yang memungkinkan terjadinya pemakzulan. Stabilitas politik dan ekonomi masih dalam kondisi baik,” jelas Ayip Tayana.

Baca juga : Prabowo Subianto Tiba di Korsel, Lanjutkan Diplomasi Asia Timur

Karena itu, ia mengajak kalangan akademisi dan intelektual untuk meningkatkan kualitas diskursus politik dengan berbasis data dan argumentasi yang akurat, bukan sekadar menggulirkan narasi yang berpotensi menyesatkan publik.

“Jangan menggunakan istilah yang menyesatkan publik atau merusak kepercayaan terhadap demokrasi. Kritik harus tetap rasional, berbasis data, dan konstitusional,” tegas Ayip Tayana.

Sebelumnya, wacana tersebut mencuat setelah pernyataan sejumlah pengamat, seperti Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, dalam acara bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (31/3/2026).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.