Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla atau JK mengusulkan Pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini dinilai penting untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mengendalikan pertumbuhan utang negara.
Usulan tersebut mendapat pembelaan dari orang dekat JK, Iskandar Madji. Dia menegaskan, pandangan JK bukan tanpa dasar, melainkan lahir dari pengalaman panjang dan perhitungan matang.
“Tidak benar kalau pendapat Pak JK itu tidak berdasarkan data. Justru berangkat dari hitungan matang,” ujar Iskandar kepada RM.id, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, JK telah lebih dari dua dekade berada di lingkar kekuasaan. Dari menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Megawati Soekarnoputri hingga menjadi Wakil Presiden pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo (Jokowi).
Iskandar yang juga pernah menjadi Staf Ahli Wapres periode 2014–2019 menyebut, sepanjang pengalaman JK mengumumkan kenaikan harga BBM, tak pernah terjadi gejolak besar. Hal itu karena kebijakan tersebut selalu diimbangi dengan subsidi yang tepat sasaran, seperti bantuan langsung tunai (BLT).
Baca juga : Lansia Meningkat, Perlindungan Hari Tua Perlu Dikebut
“Seperti BLT di era Pak SBY, itu terarah, tidak ada gejolak. Pak JK sudah berpengalaman 4 kali menaikkan BBM, sekali di zaman ibu mega, 2 kali zaman SBY dan sekali di zaman jokowi dan tidak ada demo karena diimbangi dgn BLT yang terarah,” jelasnya.
Dia pun menyayangkan kritik yang menyebut JK tidak memahami pengelolaan APBN. Termasuk komentar politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, yang menilai usulan JK tak relevan dengan kondisi terkini. Iskandar bahkan menyinggung etika di internal Partai Golkar yang menjunjung tinggi sikap hormat kepada senior.
Sebelumnya, Misbakhun meminta JK lebih bijak dalam memahami situasi ekonomi saat ini, terutama terkait harga minyak dunia dan ketahanan fiskal nasional. Ia menilai data yang digunakan JK sudah kurang mutakhir.
“Data soal BBM subsidi yang disampaikan Jusuf Kalla kurang update,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).
Di tengah lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah, banyak negara memilih menaikkan harga BBM. Namun, Pemerintah Indonesia justru menahan harga demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.
Baca juga : DPR: Industri Elektronik Lakukan Rekayasa Desain
Sementara itu, JK tetap pada pandangannya. Dia menilai pengurangan subsidi BBM perlu dipertimbangkan untuk menjaga kesehatan fiskal negara dan mencegah lonjakan utang.
“Untuk mengurangi defisit dan utang, salah satunya dengan mengurangi subsidi,” kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (5/4/2026).
Menurutnya, harga BBM yang terlalu murah akibat subsidi justru mendorong konsumsi energi berlebih. Meski berpotensi menuai protes publik, JK menegaskan kebijakan tersebut penting demi keberlanjutan ekonomi nasional.
Ihwal ini, Founder Literasi Politik Indonesia Ujang Komarudin mengingatkan agar pernyataan elite tak menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, terlebih ketika kondisi nasional dinilai dalam keadaan stabil.
Ujang menilai, di tengah kondisi global yang penuh tekanan, mulai dari geopolitik hingga energi, Indonesia justru berada dalam situasi yang relatif stabil dan terkendali.
Baca juga : Harga Minyak Global Naik, Ketahanan BBM RI Perlu Perhitungan Matang
“Di tengah kelangkaan BBM di dunia. Nah, Indonesia kita saksikan hari ini masih nyaman, terkendali, dan masyarakat beraktivitas seperti biasa,” ujar Ujang, di Jakarta, Minggu (12/4/2026).
Ujang mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi yang berpotensi menciptakan kegaduhan. “Kita sebagai rakyat Indonesia harus menahan diri. Jangan terprovokasi, jangan ikut hal-hal yang katakanlah aneh-aneh di republik ini,” katanya.
Dia menegaskan, menjaga stabilitas bangsa merupakan tanggung jawab bersama.
“Karena sejatinya menjaga keutuhan bangsa, menjaga persatuan bangsa, menjaga agar tidak chaos, agar tidak gaduh, itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua rakyat Indonesia untuk memastikan Indonesia tetap aman, nyaman, damai, stabil,” pesan Ujang.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
