Dana Abadi Gizi: Jalan Rasional Menjaga Kelanjutan Anggaran MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah fenomenal yang menandai pergeseran paradigma pembangunan dari sekadar infrastruktur fisik menuju penguatan kualitas manusia sebagai poros utama pertumbuhan nasional. Pagu anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk tahun anggaran 2026 mencerminkan komitmen fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia di mana nilai tersebut mencakup 17,74 persen dari total belanja kementerian dan lembaga.

Secara teknokratis, intervensi gizi ini menargetkan kelompok krusial meliputi 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil dan balita sebagai upaya konkret mencapai target Indonesia Emas 2045. Optimisme ini didukung oleh proyeksi lembaga riset ekonomi yang memperkirakan adanya pengganda ekonomi signifikan di mana alokasi dana tersebut mampu menggerakkan pasar domestik melalui penyerapan produk pertanian lokal secara masif. Kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mandat pengelolaan dana sebesar Rp 268 triliun memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi setengah hati dalam menangani krisis malnutrisi yang selama ini menghambat daya saing global bangsa kita.

Baca juga : PHEV Dinilai Jadi Jembatan Transisi Menuju Kendaraan Listrik

Di balik kemilau angka kesejahteraan tersebut, tersimpan risiko fiskal di tengah geopolitik dunia yang memanas. Sebagai solusi atas kebuntuan fiskal tersebut, Indonesia perlu segera melakukan transformasi model pembiayaan dari skema belanja rutin menjadi model Dana Abadi Gizi Nasional yang mandiri. Keberhasilan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dalam memupuk dana abadi hingga mencapai Rp 180,8 triliun dengan realisasi imbal hasil investasi sebesar 7,12 persen per tahun harus menjadi referensi utama bagi transformasi ini.

Dengan memanfaatkan potensi aset di bawah manajemen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang diproyeksikan mencapai 900 miliar dolar AS, Pemerintah memiliki peluang besar untuk mengalokasikan sebagian deviden BUMN sebagai modal awal dana abadi tersebut. Selain itu optimalisasi aset-aset negara yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dapat menjadi sumber pendapatan non-pajak yang dikhususkan untuk memperkuat pokok dana abadi gizi sehingga operasional program tidak lagi bergantung pada penarikan utang baru. Melalui mekanisme ini dana yang dikeluarkan negara berfungsi sebagai investasi yang berputar di pasar modal dan instrumen keuangan produktif lainnya di mana hanya hasil investasinya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan makan bergizi secara berkelanjutan lintas generasi.

Baca juga : Davina Karamoy, Gandeng Tangan Ardhito Pramono

Terobosan strategis untuk mewujudkan kemandirian fiskal ini harus dimulai dengan keberanian melakukan earmarking atau pengkhususan pendapatan dari kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang diproyeksikan mulai berlaku efektif pada 2026. Implementasi cukai ini tidak hanya memberikan tambahan penerimaan negara awal sebesar Rp 3,8 triliun tetapi juga diprediksi mampu menghemat belanja BPJS Kesehatan hingga Rp 40 triliun melalui penurunan prevalensi penyakit tidak menular yang pada gilirannya dapat direlokasi untuk memperkuat Dana Abadi Gizi Nasional.

Pemerintah juga harus mulai melirik instrumen inovatif seperti Social Impact Bonds untuk menarik partisipasi sektor swasta dan filantropi global dalam skema pembiayaan berbasis hasil yang terukur secara akuntabel. Dengan peta jalan transisi yang jelas melalui penyuntikan modal pokok secara bertahap dari dividen BUMN yang ditargetkan mencapai Rp 140 triliun pada tahun mendatang kita dapat menurunkan ketergantungan APBN secara perlahan hingga mencapai kemandirian penuh pada satu dekade mendatang. Transformasi ini akan menjadi sinyal positif bagi investor dan lembaga pemeringkat internasional bahwa Indonesia mampu menjalankan program kesejahteraan sosial yang ekspansif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal yang disiplin. Inilah jalan keluar paling rasional untuk menjamin bahwa nutrisi bagi anak-anak bangsa hari ini tidak dibayar dengan kebangkrutan ekonomi mereka di masa depan melalui sistem manajemen keuangan publik yang visioner dan berintegritas.

Kuncoro Hadi
Doktor Ekonomi Keuangan Syariah, saat ini aktif sebagai Perencana Keuangan Syariah (RIFA)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.