GREAT Institute: Pidato Prabowo di DPR Respons Taktis Hadapi Ketidakpastian Global

RM.id  Rakyat Merdeka - Pidato Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026 mendobrak tradisi lama yang biasanya didelegasikan kepada Menteri Keuangan serta mencerminkan respons taktis kepala negara dalam menghadapi tingginya ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi.

Direktur Eksekutif GREAT Institute, Dr. Sudarto menilai, kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal pemerintah ingin menempatkan rancang bangun APBN 2027 sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi fiskal, dan menata kembali arah sistem ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8–6,5 persen, pendapatan negara 11,82–12,40 persen terhadap PDB, belanja negara 13,62–14,80 persen terhadap PDB, serta defisit APBN dijaga pada kisaran 1,80–2,40 persen terhadap PDB.

Sudarto menyebut pidato Presiden kali ini memiliki bobot yang lebih besar daripada sekadar penyampaian target makro tahunan. Kekuatan utama pidato tersebut justru terletak pada keberanian Presiden untuk menghubungkan APBN dengan agenda perlindungan rakyat, pembenahan struktur penerimaan negara, dan kedaulatan atas kekayaan nasional.

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan, APBN harus menjadi alat untuk melindungi rakyat, memperkokoh sendi-sendi ekonomi bangsa dan memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera. Presiden juga menekankan bahwa arah fiskal 2027 tetap harus disusun secara prudent dan berkelanjutan, di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang semakin tidak menentu.

“Presiden tidak menyampaikan APBN semata sebagai dokumen anggaran negara, namun sebagai alat perjuangan negara. Itu penting, karena dalam situasi global yang penuh tekanan, APBN memang tidak bisa hanya dibaca sebagai instrumen administrasi fiskal, tetapi sebagai alat untuk melindungi rakyat, memperkuat daya tahan ekonomi, dan mengoreksi kelemahan sistemik yang selama ini membatasi ruang gerak negara,” ujar Sudarto.

Baca juga : ReJO: Pesan Prabowo Bukan Anti Dolar, Tapi Soal Kemandirian Bangsa

GREAT Institute menilai pesan ini penting karena disampaikan di tengah meningkatnya sorotan pasar terhadap ekonomi Indonesia, menyusul perubahan outlook rating oleh Moody’s dan Fitch menjadi negatif, pelemahan rupiah, serta tekanan terhadap pasar saham domestik dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Sudarto, pidato Presiden juga menonjol karena secara eksplisit mengangkat persoalan yang selama ini sering dibahas setengah hati dalam diskursus fiskal Indonesia, yaitu rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB dan dugaan besarnya kebocoran dalam pengelolaan kekayaan nasional.

“Di sinilah pidato Presiden menjadi menarik. Beliau tidak berhenti pada target pertumbuhan 5,8 sampai 6,5 persen atau defisit 1,8 sampai 2,4 persen. Beliau juga memberi diagnosis bahwa ruang fiskal Indonesia terlalu sempit untuk ukuran negara sebesar Indonesia dan bahwa kelemahan itu tidak bisa dilepaskan dari masalah kebocoran, under-invoicing, transfer pricing, dan lemahnya penguasaan negara atas rantai nilai komoditas strategis,” kata Sudarto.

Dalam pidatonya, Presiden menyoroti bahwa rasio belanja negara dan rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB masih sangat rendah dibanding sejumlah negara lain, serta menyinggung praktik under-invoicing, transfer pricing, dan keluarnya kekayaan nasional dalam jangka panjang sebagai salah satu akar keterbatasan fiskal Indonesia. Presiden juga menegaskan pentingnya kembali ke konstitusi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai cetak biru ekonomi nasional, dengan penekanan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. GREAT Institute menilai penekanan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggabungkan agenda makro-fiskal dengan agenda koreksi struktur ekonomi nasional secara lebih terbuka.

Sudarto menilai, secara arah, pidato Presiden sudah meletakkan fondasi yang tepat. Namun demikian, tantangan berikutnya terletak pada eksekusi. Target penerimaan negara yang hanya berada pada kisaran 11,82–12,40 persen terhadap PDB menunjukkan bahwa agenda reformasi penerimaan masih harus bekerja jauh lebih keras bila pemerintah ingin mendanai program prioritas tanpa memperbesar kerentanan fiskal.

Baca juga : Jubir Gerindra: Pesan Pidato Prabowo di Nganjuk, Optimisme & Kemandirian Ekonomi

“Kalau pemerintah ingin APBN benar-benar menjadi alat perjuangan, maka dibutuhkan instrumen eksekusi yang konkret. Reformasi penerimaan negara harus lebih tajam, pengawasan ekspor komoditas harus lebih ketat, integrasi data lintas lembaga harus diperbaiki, dan tata kelola bea cukai maupun perpajakan harus dibenahi sampai ke level implementasi. Tanpa itu, diagnosis Presiden akan benar, tetapi kapasitas fiskal negara tetap sempit,” ujar Sudarto.

GREAT Institute juga memandang, target defisit 1,80–2,40 persen terhadap PDB merupakan sinyal bahwa Presiden ingin menunjukkan kombinasi antara agenda pro-rakyat dan kehati-hatian fiskal. Dibanding outlook defisit 2026 yang menurut Menteri Keuangan RI berada di kisaran 2,9 persen terhadap PDB setelah memperhitungkan dampak konflik Timur Tengah, target 2027 tersebut menunjukkan niat konsolidasi fiskal yang cukup jelas. Dari sudut pandang GREAT Institute, ini adalah pesan penting bagi pasar: pemerintah tetap ingin agresif dalam agenda pembangunan, tetapi tidak ingin mengorbankan disiplin fiskal.

Pada saat yang sama, GREAT Institute menilai bahwa pidato Presiden memberi sinyal bahwa pemerintah sedang bergerak menuju fase baru dalam pengelolaan komoditas strategis. Pemerintah tengah menyiapkan skema yang lebih terpusat untuk mengelola ekspor komoditas utama demi meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat pengawasan atas sumber daya alam.

Jika agenda ini dirancang dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel, maka ia dapat menjadi bagian dari strategi mempersempit kebocoran serta memperbesar manfaat kekayaan alam bagi APBN dan rakyat. Namun bila desain kelembagaannya kabur, justru bisa memunculkan kekhawatiran baru dari pasar. Karena itu, detail kebijakan akan menjadi penentu utama.

“Pidato ini penting karena Presiden tidak hanya bicara target, tetapi juga bicara akar masalah. Itu langkah yang baik. Sekarang tantangannya adalah memastikan bahwa keberanian mendiagnosis masalah itu diikuti keberanian mengeksekusi reformasi. Di situlah kredibilitas APBN 2027 nanti benar-benar akan diuji,” tambah Sudarto.

Baca juga : Prabowo Minta Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Pada akhirnya, GREAT Institute menilai pidato Presiden Prabowo di DPR menandai dua hal penting sekaligus. Pertama, adanya komitmen untuk menjaga arah fiskal 2027 tetap prudent di tengah situasi global yang sulit. Kedua, adanya pengakuan yang lebih terbuka bahwa persoalan ekonomi Indonesia bukan hanya soal seberapa cepat tumbuh, tetapi juga soal bagaimana negara memulihkan kapasitasnya untuk memungut penerimaan, mengelola kekayaan nasional, dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dinikmati rakyat luas.

“Langkah Presiden ini bukanlah suatu pertaruhan, melainkan perjuangan akan nasib rakyat yang lebih baik. Presiden tengah memperjuangkan agar kekayaan yang diterima oleh negara meningkat melalui tata kelola sumber daya alam yang lebih tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Apabila kebocoran dapat ditekan, maka penerimaan negara akan semakin kuat dan ke depannya dapat terdistribusi dengan baik kepada rakyat melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan desa, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, usaha ini tidak akan dapat berjalan tanpa dukungan penuh dari rakyat itu sendiri. Oleh karenanya, kita harus bahu-membahu mendukung langkah Presiden demi kesejahteraan bersama,” pungkas Sudarto.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.