Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Jika Mudik Dilarang

Puluhan Perusahaan Bus Terancam Gulung Tikar

Jumat, 27 Maret 2020 14:00 WIB
Ilustrasi. Foto: Group OBLovers
Ilustrasi. Foto: Group OBLovers

RM.id  Rakyat Merdeka - Nasib perusahaan bus antar kota makin gelap. Mayoritas terancam gulung tikar jika pemerintah jadi melarang mudik Lebaran.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, dampak buat perusahaan bus sangat besar. Menurutnya, yang paling berpengaruh nantinya Pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk sopir, kernet, maupun awak armada bus.

Baca juga : Takut Dilarang, Ribuan Masyarakat Mudik Lebih Awal

Saat ini, kata Budi, akan segera dibicarakan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda). Organda minta ada penundaan pembayaran THR kepada pekerjanya. “Selain itu, mereka juga meminta adanya beberapa insentif," jelas Budi dalam video conference di Jakarta, Jumat (27/3).

Budi mengatakan, keputusan penundaan pembayaran tunjangan ini belum diketok. Namun, Budi memastikan pemerintah saat ini masih berupaya untuk memberikan insentif agar dampak pembatasan mobilisasi masyarakat tidak terlalu menghantam bisnis armada bus.

Baca juga : Dilarang PHK, Pengusaha Berani Melawan Presiden?

Adapun insentif yang tengah dibahas antar kementerian dan lembaga adalah pemberian kelonggaran suku bunga pinjaman kepada perusahaan-perusahaan otobus. Insentif ini secara khusus sedang dikonsultasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan. Kemudian, stimulus berikutnya adanya penundaan pembayaran utang kepada lessor.

"Insentif akan dikaji tapi jangan sampai PO-PO bus ini melakuan PHK," jelasnya.

Baca juga : Pustaka Akademik, Kerja Sama Perpustakaan MPR dan Perpustakaan Universitas Negeri Malang

Saat ini, Budi mengaku sudah menyiapkan anggaran yang akan difokuskan untuk penanganan penyebaran virus corona, termasuk pemberian stimulus. Dana yang terkumpul berasal dari pos cadangan APBN sebesar Rp 160 miliar (10 persen dari total anggaran) dan relokasi program mudik gratis senilai Rp 40 miliar. 

Dengan begitu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan Rp 200 miliar untuk penanganan Covid-19. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.