Wamen Silmy Ditahan, Istana Pastikan Layanan Publik Imipas Tidak Terganggu

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan proses hukum yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim tidak akan mengganggu pelayanan publik. Masyarakat diminta tetap tenang karena seluruh layanan keimigrasian dan pemasyarakatan tetap berjalan normal.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Prasetyo, pemerintah menghormati proses hukum yang saat ini dijalankan aparat penegak hukum terhadap Silmy. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada lembaga yang berwenang.

Baca juga : Dadan & Silmy Terjerat Kasus, Istana Kenbali Ingatkan Pejabat: Hindari Korupsi!!

"Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun KPK," ujarnya.

Prasetyo menegaskan, pemerintah juga akan segera menindaklanjuti status jabatan para pejabat yang tengah menjalani proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Ia mengakui pemerintah prihatin atas rentetan kasus hukum yang belakangan menjerat sejumlah pejabat negara. Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan hal yang tidak diharapkan oleh pemerintah.

Baca juga : Layanan Publik Harus Peka Terhadap Kebutuhan Warga

"Sesungguhnya dua hari ini kita sangat-sangat prihatin, terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan," ucapnya.

Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto selama ini terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar menjauhi praktik korupsi dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas negara.

"Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan proses hukum terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim dalam perkara dugaan korupsi. Di waktu yang hampir bersamaan, Kejaksaan Agung juga menetapkan dan menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Baca juga : Dharma Jaya Jadi Pilihan Instansi untuk Pemotongan Kurban Higienis dan Halal

Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu oleh proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah juga meminta seluruh kementerian dan lembaga menjaga kinerja serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.