Pemerintah Ringankan Biaya Haji Meski BPIH Naik

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus mematangkan penyusunan proyeksi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlanjut.

Meski sejumlah komponen biaya diperkirakan meningkat, Pemerintah memastikan beban biaya yang ditanggung jemaah akan tetap diupayakan lebih ringan sesuai arahan Presiden.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Amzar Simanjuntak menjelaskan, kenaikan BPIH dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, mulai dari ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, inflasi internasional, hingga kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang berdampak pada biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Baca juga : Pemerintah Kawal Ketat Pasokan Batubara Untuk Kelistrikan

Menurutnya, sejumlah komponen biaya mengalami kenaikan, mulai dari tarif penerbangan akibat meningkatnya harga avtur, biaya akomodasi dan layanan di Arab Saudi, hingga perubahan standar pelayanan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi.

Penghapusan layanan kategori D, lanjut Dahnil, membuat seluruh layanan meningkat ke kategori C, sehingga biaya pelayanan haji ikut mengalami kenaikan.

Selain biaya avtur, kenaikan harga barang dan jasa di Arab Saudi juga menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan proyeksi BPIH tahun depan.

Baca juga : Gelombang Anti-Imigran Di Afrika Selatan Memasuki Babak Baru

Saat ini, Pemerintah masih membahas secara menyeluruh seluruh komponen biaya bersama para pemangku kepentingan sebelum menetapkan besaran BPIH 1448 H/2027 M.

Meski demikian, sesuai arahan Presiden, Pemerintah berupaya agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar langsung oleh jemaah justru semakin ringan melalui optimalisasi nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Pemerintah diperintahkan untuk mencari skema terbaik agar masyarakat tetap memperoleh kemudahan menunaikan ibadah haji meskipun kondisi ekonomi global sedang berat. Prinsipnya, pelayanan meningkat, tetapi beban masyarakat harus tetap diringankan," kata kader Partai Gerindra ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.