Warta Kota Awards 2026 Dorong Kualitas Layanan Publik & Tata Kelola

RM.id  Rakyat Merdeka - Warta Kota Awards 2026 tidak sekadar menjadi ajang pemberian penghargaan kepada kepala daerah maupun pimpinan lembaga.

Ajang ini diharapkan menjadi wadah berbagi praktik terbaik (best practice) agar dapat direplikasi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Mengusung tema "Anugerah Kinerja Unggul & Tata Kelola Layanan Publik", penghargaan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Warta Kota.

CEO Tribun Network Dahlan Dahi mengatakan, penghargaan diberikan kepada kepala daerah serta pimpinan lembaga yang dinilai mampu menghadirkan kepemimpinan yang kuat, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dahlan menambahkan, penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga sarana mencari berbagai praktik terbaik yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain.

"Penghargaan ini diberikan setahun sekali. Dalam masyarakat ada dua instrumen yang mendorong orang berbuat baik, yaitu penegakan hukum dan penghargaan. Tidak adil kalau kita hanya menghukum yang salah, tetapi tidak memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi," ujar Dahlan saat Malam Penganugerahan Warta Kota Awards 2026 di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, Senin (6/7/2026) malam.

Acara tersebut dihadiri Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Baca juga : Menhut Apresiasi Langkah KPK Benahi Tata Kelola Kehutanan

Dahlan menegaskan, media memiliki dua fungsi yang harus dijalankan secara seimbang, yakni mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang menunjukkan kinerja terbaik.

"Media harus memberitakan yang salah, tetapi juga memberi penghormatan kepada yang memang layak mendapatkan penghargaan," katanya.

Dia menjelaskan, proses penilaian dilakukan bersama para akademisi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yakni Prof. Lili Romli dan Prof. Syahrir Ika.

Melalui proses tersebut, tim penilai berhasil mengidentifikasi berbagai inovasi daerah yang layak dijadikan contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

"Harapan kami, praktik-praktik terbaik ini menjadi laboratorium pembelajaran. Kalau ada daerah lain yang ingin belajar, mereka tahu harus belajar ke mana," ujarnya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui strategi komunikasi atau slogan semata.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat hanya akan tumbuh apabila janji pemerintah diwujudkan melalui program yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

Baca juga : Portugal Vs Spanyol, Final Kepagian

"Bila janji dan kenyataan bertemu, kepercayaan akan tumbuh. Sebaliknya, bila keduanya berjauhan, kepercayaan akan runtuh, sebaik apa pun komunikasi yang dibangun," ujar Qodari.

Dia menambahkan, komunikasi publik merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Qodari, hasil berbagai survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah saat ini berada pada kisaran tujuh hingga delapan dari skala 10.

Capaian itu, kata dia, harus dijaga melalui kinerja nyata. Qodari menilai penghargaan seperti Warta Kota Awards menjadi ruang untuk memperlihatkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

"Tata kelola yang baik tidak cukup hanya dijalankan, tetapi juga harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan percaya," ucapnya.

Ketua Panitia Seleksi Warta Kota Awards 2026 yang juga Peneliti Utama BRIN Prof. Syahrir Ika memastikan proses seleksi dilakukan secara independen, objektif, dan berbasis bukti (evidence-based).

Syahrir menyebut, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di daerah.

Baca juga : Bank Jakarta dan BEI Dorong Transformasi & Kualitas di Tengah Dinamika Ekonomi

"Daerah tidak akan maju hanya karena memiliki APBD besar. Yang paling menentukan adalah kualitas kepemimpinan kepala daerah," ujarnya.

Syahrir menjelaskan, masyarakat merasakan langsung kehadiran negara melalui pelayanan pemerintah daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, administrasi publik hingga perlindungan sosial.

Karena itu, Syahrir menilai penghargaan tersebut menjadi instrumen penting untuk membangun budaya kinerja, memperkuat akuntabilitas publik, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dia menambahkan, tim panelis tidak hanya menilai laporan administrasi maupun capaian statistik. Proses seleksi juga dilakukan melalui kajian dokumen, verifikasi pemberitaan media, diskusi panel, hingga kunjungan lapangan.

"Kepala daerah yang unggul adalah pemimpin yang mampu menerjemahkan visi menjadi kebijakan, program, penganggaran, hingga hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Syahrir.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.