Dialog Dengan Nelayan Muncar, Wapres Janji Tindak Lanjuti Berbagai Keluhan

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berdialog langsung dengan para nelayan dan pelaku usaha perikanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (10/7/2026). Dalam kunjungan itu, Wapres menyerap berbagai aspirasi nelayan sekaligus menegaskan komitmen pemerintah memperkuat tata kelola dan produktivitas sektor perikanan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Kunjungan tersebut dilakukan usai Gibran meninjau revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi. Dialog difokuskan untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi nelayan, pelaku usaha mikro, hingga pengepul ikan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah.

Gibran menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas nasional. Menurutnya, setelah sektor pertanian di Jawa Timur berkembang cukup baik, pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor perikanan.

"Pak Presiden punya prioritas terkait ketahanan pangan. Di daerah ini, sektor pertanian sudah berjalan baik dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu, sektor perikanan yang masih memiliki beberapa pekerjaan akan segera menjadi perhatian untuk diselesaikan," ujar Gibran.

Baca juga : KPK Awasi Pembenahan Tata Kelola MBG, BGN Tindak Lanjuti Rekomendasi

Wapres mengaku sengaja menyempatkan diri mengunjungi TPI Muncar setelah mendengar banyak keluhan dari para nelayan.

"Sebenarnya hari ini saya nggak ada jadwal ke sini (TPI), tapi karena saya dengar di sini banyak keluhan, saya mampir sebentar ke sini," katanya.

Ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan nelayan akan segera ditindaklanjuti.

"Catatan-catatan, keluhan-keluhannya nanti segera kami tindaklanjuti," tegasnya.

Baca juga : Entaskan Kemiskinan Ekstrem, MSF Siapkan Aksi Nyata Di Berbagai Desa

Dalam dialog tersebut, salah seorang nelayan Muncar, Umar, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan. Di antaranya kerusakan infrastruktur jalan menuju kawasan pelabuhan, keterbatasan akses permodalan, tata kelola pelabuhan, hingga rumitnya proses perizinan.

"Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak, sehingga ketika bentor mengangkut hasil ikan ke perusahaan, banyak kendaraan yang rusak," ujarnya.

Umar juga meminta pemerintah menyederhanakan proses perizinan bagi nelayan tradisional yang dinilai masih terlalu banyak.

"Kami menghadapi perizinan yang sangat banyak, sekitar 13 item, yang sulit kami urus. Kami memohon kepada Bapak Wapres agar diberikan kebijakan khusus atau penyederhanaan perizinan bagi nelayan tradisional di Muncar," katanya.

Baca juga : Ketika Agama Tidak Lagi Mencerahkan

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki tata kelola perizinan nelayan.

Menurut Khofifah, proses perizinan saat ini masih memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga dibutuhkan penguatan sistem dan dukungan lintas kementerian serta lembaga agar pelayanan kepada nelayan menjadi lebih cepat dan optimal.

Dalam kunjungan itu, Gibran didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.