Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Maraknya aksi begal yang kembali menghantui warga Kota Bandung mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan. Menurutnya, meningkatnya tindak kriminal jalanan tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan keamanan semata, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang selama ini luput dari perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Andri menilai maraknya begal merupakan sinyal bahwa pemerintah belum optimal mengantisipasi persoalan sosial, mulai dari tingginya pengangguran usia muda, lemahnya pengawasan terhadap peredaran minuman keras dan obat-obatan terlarang, hingga minimnya penerangan jalan umum (PJU) di berbagai ruas jalan Kota Bandung.
Ia bahkan mengingatkan agar bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak berubah menjadi "musibah demografi" akibat kegagalan pemerintah menyiapkan generasi muda yang produktif.
"Jangan sampai bonus demografi berubah menjadi musibah demografi. Salah satu buktinya mulai terlihat sekarang. Anak mudanya banyak, tetapi tidak berkualitas, daya serap lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, sehingga banyak anak muda yang menganggur dan tidak memiliki kemampuan sosial yang memadai," kata Andri.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya angka kriminalitas, termasuk aksi pembegalan yang belakangan semakin sering terjadi di Kota Bandung.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Andri juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang yang dinilai semakin mudah ditemukan di tengah masyarakat.
Ia mengaku prihatin karena toko-toko yang diduga menjual obat keras secara bebas masih dapat beroperasi tanpa pengawasan yang maksimal.
"Saya melihat ada keterkaitan antara kualitas SDM yang rendah, tingginya pengangguran usia muda, kemudian lemahnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Persoalan seperti ini sebenarnya bisa ditangani dengan mudah apabila pemerintah benar-benar serius," ujarnya.
Bandung Gelap
Tak hanya persoalan sosial, Andri menilai kondisi penerangan jalan di Kota Bandung turut memperbesar peluang terjadinya aksi kriminalitas.
Ia mengatakan keluhan masyarakat mengenai banyaknya jalan gelap sudah lama beredar di media sosial dan hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang signifikan.
"Sudah menjadi guyonan di media sosial. Ketika ada imbauan agar masyarakat menghindari jalan gelap saat malam hari, netizen justru bertanya, jalan mana di Bandung yang benar-benar terang selain jalan utama. Itu menunjukkan masyarakat memang merasakan kondisi PJU yang masih jauh dari memadai," katanya.
Andri mengkritik alasan yang selama ini kerap disampaikan pemerintah terkait status kewenangan jalan, baik jalan nasional maupun jalan provinsi.
Baca juga : Golkar Minta Pengurus Daerah Lakukan Mediasi
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan perdebatan soal kewenangan, melainkan solusi nyata agar dapat beraktivitas dengan aman.
"Kalau kemudian dijawab bahwa itu jalan provinsi atau jalan nasional, masyarakat tidak peduli. Yang dibutuhkan adalah koordinasi antarlembaga. Jangan sampai rakyat menjadi korban hanya karena pemerintah saling melempar tanggung jawab," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa citra Bandung sebagai kota yang rawan begal dan minim penerangan bukanlah persoalan baru. Bahkan, julukan "Gotham City" sempat ramai disematkan masyarakat sejak masa pandemi COVID-19.
"Persoalan Bandung gelap dan maraknya kriminalitas bukan terjadi hari ini saja. Sejak 2021 masyarakat sudah ramai menyebut Bandung sebagai Gotham City karena banyak begal dan jalan-jalannya gelap. Pertanyaannya, kenapa persoalan yang menurut saya sederhana ini tidak pernah benar-benar menjadi prioritas?" ujarnya.
Dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta RKPD Kota Bandung, Andri mengaku telah mempertanyakan besaran anggaran untuk penerangan jalan.
Menurutnya, alokasi sekitar Rp 16 miliar untuk PJU masih jauh dari cukup apabila pemerintah ingin menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
"Saya mempertanyakan, apakah anggaran sekitar Rp16 miliar cukup untuk membuat seluruh Kota Bandung menjadi terang? Menurut saya tentu tidak cukup. Kalau keamanan masyarakat menjadi prioritas, maka penerangan jalan juga harus menjadi prioritas anggaran," katanya.
Selain mempercepat perbaikan PJU, Andri juga mendukung usulan kepolisian agar pemerintah memperbanyak pemasangan kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan kejahatan.
Namun, menurutnya, pemasangan CCTV harus dilakukan secara terintegrasi sehingga dapat diakses secara bersama oleh Pemkot Bandung, kepolisian, hingga TNI.
"Kalau CCTV dipasang, jangan berdiri sendiri. Harus terintegrasi antara pemerintah kota, Polrestabes Bandung, dan TNI sehingga pemantauan bisa dilakukan secara real time dan respons terhadap tindak kriminal menjadi lebih cepat," ujarnya.
Dalam jangka pendek, Andri meminta Pemkot Bandung tidak hanya mengandalkan imbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati saat keluar malam. Ia mendorong pemerintah segera mengalokasikan anggaran guna mendukung operasi gabungan bersama Polrestabes Bandung dan Kodim.
Menurutnya, operasi besar-besaran membutuhkan dukungan anggaran operasional, mulai dari bahan bakar kendaraan patroli hingga kebutuhan logistik petugas.
Baca juga : Pemkot Bandung Didorong Berinovasi Cari Pembiayaan Alternatif Sediakan Penerangan Jalan
"Pemerintah kota memiliki keleluasaan untuk melakukan pergeseran anggaran. Ini persoalan yang mendesak karena menyangkut keselamatan warga. Operasi gabungan harus didukung penuh agar pemberantasan begal berjalan maksimal," katanya.
Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan semata-mata tugas kepolisian maupun masyarakat, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dipimpin oleh pemerintah daerah melalui kebijakan yang berpihak pada keselamatan publik.
"Saya kurang setuju kalau semuanya dikembalikan kepada masyarakat agar lebih waspada. Yang harus dilakukan pemerintah adalah mendukung penuh kepolisian, memperbaiki seluruh PJU yang mati, memasang CCTV yang terintegrasi, serta memastikan operasi gabungan berjalan secara berkelanjutan. Negara harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat," pungkas Andri.
Patroli Gabungan
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, tindak kriminal seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan (begal), hingga tindak kriminal lainnya terjadi merata di wilayah Bandung Raya, termasuk kawasan perbatasan antardaerah.
"Karena masyarakat melihat Bandung Raya sebagai satu kawasan, maka penanganannya juga harus dilakukan secara bersama-sama," ujar Farhan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bandung akan memperkuat patroli gabungan bersama aparat kepolisian di sejumlah titik rawan. Selain itu, sistem pengawasan melalui Command Center Kota Bandung juga akan dioptimalkan selama 24 jam.
Farhan menjelaskan, Kota Bandung memiliki dua command center yang dikelola Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Fasilitas tersebut akan dilengkapi kembali dengan speaker sehingga petugas dapat memberikan peringatan langsung kepada masyarakat apabila terpantau potensi gangguan keamanan di ruang publik.
"Petugas di command center maupun Dishub akan kembali bersiaga selama 24 jam untuk mendukung pengawasan dan respons cepat terhadap berbagai laporan masyarakat," katanya.
Selain memperkuat pengawasan, patroli gabungan juga akan difokuskan pada sejumlah lokasi yang dinilai rawan, terutama kawasan perbatasan serta beberapa ruang publik di Kota Bandung.
Di antaranya Jalan Soekarno-Hatta–AH Nasution, Taman Maluku, Taman Lansia, Taman Cibeunying, Alun-alun Regol, dan Alun-alun Cicendo.
Baca juga : Pemkot Bandung Didorong Gunakan Skema BTS untuk Penerangan Jalan Umum
Patroli tersebut akan melibatkan unsur kepolisian dan dilaksanakan secara rutin pada malam hingga dini hari sebagai langkah preventif untuk menekan potensi tindak kriminal.
Di sisi lain, Pemkot Bandung juga memperkuat langkah pencegahan melalui pelibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Salah satunya dengan kembali menerapkan jam malam bagi pelajar serta mendorong sekolah melibatkan orang tua dalam pengawasan anak.
Menurut Farhan, kebijakan tersebut bukan untuk memberi stigma kepada pelajar sebagai pelaku kejahatan, melainkan untuk melindungi mereka agar tidak terjerumus menjadi pelaku maupun korban tindak kriminal.
"Kita ingin mencegah sejak dini agar anak-anak tidak terpengaruh lingkungan yang berpotensi membawa mereka pada tindakan kriminal ataupun menjadi korban," ujarnya.
Warga Jaga Warga
Pemkot Bandung juga mendukung penguatan konsep community policing atau Polmas melalui aktivasi kembali semangat "Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota" yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Siskamling.
Peran aktif warga dinilai menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Farhan juga meminta kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, termasuk berbagai konten viral mengenai isu kriminalitas yang beredar di media sosial.
Ia meminta masyarakat tetap mengedepankan informasi resmi serta bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Bandung.
"Hal yang paling penting sekarang adalah menjaga ketenangan masyarakat. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru memperbesar keresahan. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan Kota Bandung," tuturnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
