Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
SAHI Minta Kongres Umat Islam Dorong Presiden Berantas Korupsi
Jumat, 24 Juli 2026 11:50 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (SAHI) mendesak Kongres Umat Islam Indonesia yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 24-26 Juli 2026 di Jakarta menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama.
Kongres juga diharapkan melahirkan sikap bersama untuk mendukung Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah yang lebih berani, tegas, dan progresif dalam memerangi korupsi.
Ketua Umum DPP SAHI, Abdul Khaliq Ahmad, menegaskan korupsi bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, melainkan telah menjadi penyakit sosial yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca juga : Ancaman Siber Meningkat, Akademisi Dorong Regulasi Anti-Spionase Asing
"Korupsi merupakan pengingkaran terhadap amanah yang diemban setiap pemangku jabatan. Dampaknya bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak dasar rakyat atas layanan kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan," ujar Abdul Khaliq, Kamis (24/7/2026).
Menurutnya, praktik korupsi yang terus terjadi telah menghancurkan ekosistem negara, baik dari sisi tata kelola pemerintahan, sosial-ekonomi, maupun lingkungan. Intervensi suap dan kolusi terhadap penegakan hukum, kata dia, membuat fungsi kontrol negara melemah dan memicu kerusakan yang bersifat sistemik.
Karena itu, SAHI meminta Kongres Umat Islam Indonesia tidak berhenti pada rumusan pemikiran semata, tetapi juga menghasilkan seruan konkret kepada Presiden untuk memperkuat independensi lembaga pemberantasan korupsi dari campur tangan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Selain itu, SAHI mendorong penyempurnaan regulasi agar tidak membuka celah pelemahan penindakan korupsi, disertai penerapan sanksi yang lebih tegas dan memberikan efek jera.
Penegakan hukum juga harus berlandaskan prinsip kesetaraan, tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun kedudukan seseorang.
Abdul Khaliq menambahkan, umat Islam memiliki peran strategis dalam membangun gerakan pengawasan sosial, memperkuat transparansi di setiap jenjang pemerintahan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga negara dari kerusakan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan.
Baca juga : DPD Dorong Penguatan Perlindungan Konsumen
"Kami berharap Kongres Umat Islam Indonesia menjadi titik balik lahirnya persatuan umat yang berani bersuara lantang melawan korupsi. Pemerintah harus hadir melindungi kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak yang merugikan masyarakat," tegasnya.
SAHI, lanjut Abdul Khaliq, siap bergerak bersama seluruh elemen masyarakat untuk mengawal terwujudnya Pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.
Menurutnya, komitmen tersebut sekaligus menegaskan bahwa SAHI tidak hanya berkiprah dalam pelayanan ibadah haji dan umrah, tetapi juga ikut berkontribusi menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih, adil, dan makmur.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
