Ruang Siber Jadi Peluang, Juga Ancaman Bagi Pancasila

RM.id  Rakyat Merdeka - Ancaman corona bukan satu-satunya terhadap eksistensi Pancasila. Dalam era serba digital saat ini, ruang siber menjadi peluang tapi juga menjadi ancaman bagi Pancasila bila tidak dikelola dengan semestinya.

"Ruang siber ini tanpa batas, informasi mengalir begitu cepat. Bersamaan dengan aliran informasi juga ada bahaya seperti peretasan, hoaks, ancaman dan paling berbahaya adalah sentralisasi ekonomi secara global,” terang pakar keamanan siber Pratama Persadha dalam keterangannya Senin (1/6).

Ia melihat masih banyak pekerjaan rumah bagi negara untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Menurutnya semakin berkembangnya teknologi ikut mendorong sentralisasi ekonomi secara global.

Baca juga : Bamsoet: Gotong Royong Saripati Nilai-nilai Pancasila

Pratama menjelaskan, Pancasila punya cita-cita luhur agar kesejahteraan bisa dirasakan oleh segenap anak bangsa dalam suasana damai dan penuh rasa persatuan.

"Namun kini ancaman yang datang dari ruang siber bertambah karena belum siapnya kita dengan berbagai regulasi," katanya. 

Hal ini lanjut Pratama, membuat masyarakat tanah air terancam semakin sulit mewujudkan kesejahteraan, utamanya karena kemajuan teknologi ikut mendorong sentralisasi ekonomi secara global. Semakin berkembangnya teknologi di ruang siber mau disadari atau tidak mendorong sentralisasi ekonomi secara global.

Baca juga : Syarief Hasan Bicara Peluang Masuknya Ideologi Anti Pancasila

"Sungguh ini situasi yang sulit, disaat amanat reformasi mendorong desentralisasi ekonomi, kondisi global saat ini mendorong sentralisasi ekonomi. Bila tidak siap dengan regulasi, akan sangat berbahaya untuk kelangsungan bangsa kedepan,” jelas chairman Lembaga Riset Siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Maksud Pratama adalah banyaknya layanan di ruang siber yang memutus akses negara misalnya untuk urusan pajak.

"Contohnya saat kita berlangganan Netflix atau membeli software di luar negeri, banyak sekali transaksi tersebut tanpa dikenai pajak. Pengawasan transaksi jelas sulit, karena posisi penjual juga tidak di tanah air," katanya. 

Baca juga : Riko Simanjuntak Puas Jadi Pengumpan Striker Persija

Menurut dia, urusan pajak hanya salah satu saja. Urusan data, raksasa teknologi seperti menambang emas dari negara Indonesia dalam berbagai bentuk seperti mesin peramban, smartphone, aplikasi dan marketplace.

"Padahal data sangat mahal saat ini, tapi regulasi kita tidak siap mengatur agar ada pembagian merata antara negara dengan perusahaan teknologi dan juga masyrakat,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.