Pilkada Tahun Ini, Ketua DPRD Makassar Cemas Partisipasi Pemilih Turun Di Bawah 50 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPRD Kota Makassar Rudi Lallo berharap pemerintah dan stakeholders legowo menunda pelaksanaan Pilkada serentak menjadi tahun depan. Dia khawatir, jika tetap dipaksakan Desember tahun ini, kualitas pemilu menjadi rendah. Kepala daerah yang terpilih juga kurang mendapat legitimasi karena kemungkinan besar partisipasi pemilih bisa jauh di bawah 50 persen. 

“Jika pilkada tetap dipaksakan tahun ini, kami khawatir kualitas pemilu menurun drastis. Tingkat partisipasi tahun lalu saja dengan situasi normal, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) rata-rata hanya 82 persen. Dengan situasi pandemi Covid-19 ini, kemungkinan akan jauh lebih menurun drastis. Kalau di bawah 50 persen, tentu akan mendelegitimasi hasil pemilu," kata Rudi di Makassar, Rabu (10/6).

Bagaimana pun, lanjut politisi muda Nasdem ini, pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang dinikmati rakyat. Hanya saja, dengan situasi Covid-19 ini, yang muncul adalah kecemasan baru di masyarakat.

Baca juga : AP II Andalkan Teknologi Informasi Untuk Batasi Penumpang Di Bandara

“Bagaimana masyarakat bisa menikimati pilkada sementara Covid-19 saja ini sudah tidak nikmat. Yang kita inginkan adalah pemilu yang berkualitas, pemilu yang dinikmati rakyat," kata Rudi.

Sebagaimana diketahui, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada pada 9 Desember nanti. Makassar terpaksa menggelar pemilihan lantaran pada Pemilu 2018 gagal menetapkan pemenang pilkada.

Saat itu, pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi yang menjadi satu-satunya kontestan Pilkada Kota Makassar, gagal menjadi pemenang setelah perolehan suaranya gagal melampaui perolehan suara kotak kosong.

Baca juga : Kemenag Harus Antisipasi Dampak Pembatalan Haji bagi Jamaah dan Perusahaan Penyelenggara

Lebih lanjut, Rudi menilai dengan jeda waktu lima bulan ini, akan sulit rasanya bisa menghasilkan pilkada berkualitas sebagaimana harapan rakyat. Sosialisasi pemilu praktis kurang, para calon juga tidak akan maksimal melakukan pendekatan kepada para pemilih.

Sementara di satu sisi, tidak ada jaminan kapan Covid-19 ini akan berakhir. Justru dia khawatir, pelaksanaan pilkada serentak akan memicu lonjakan penderita Covid-19.

“Sulawesi Selatan saja sekarang ini masih tinggi. Dengan jeda 5 bulan saya rasa akan sulit menghadirkan pesta demokrasi yang seharusnya bisa dinikmati rakyat. Justru sebaliknya, akan berbalik. Bisa menambah penderita Covid-19, bukan memutus mata rantai,” katanya.

Baca juga : BIN Proyeksi Penularan Covid-19 Bakal Melonjak

KPU sebelumnya memberi tiga skenario penundaan pilkada. Pertama, ditunda tiga bulan sehingga tahap pilkada akan dimulai pada 29 Mei 2020, sesuai prediksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Skenario inilah yang dipilih DPR bersama pemerintah. Skenario kedua, penundaan selama enam bulan sehingga pilkada diprediksi digelar 17 Maret 2021. Dan skenario ketiga, penundaan selama 12 bulan sehingga pilkada diprediksi digelar 29 September 2021.

“Skenario ketiga sudah yang paling tepat itu, karena kemungkinan besar Covid-19 sudah reda. Untuk itu, sebaiknya para pengambil kebijakan, Menteri Dalam Negeri dan DPR berpikir ulang dan menunda pilkada menjadi tahun 2021," harapnya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.