Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi Jawa Barat, belum memutuskan membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Hal ini dilakukan supaya tidak ada kluster baru Covid-19 yang terjadi dari kegiatan sekolah .
"Kita tidak ingin ada kluster baru covid. Makanya, pendidikan belum dibuka karena kita sedang mengukur agar tidak ada masalah, karena di Prancis, Korea Selatan, di Israel terjadi kluster baru dari dunia pendidikan pada saat lockdown dibuka,” kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil dalam silaturahmi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung. Jumat (12/06).
Ridwan yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jabar mengatakan, Pemprov sangat berhati-hati dalam mengkaji pembukaan kembali kegiatan sekolah.
Baca juga : Hore, Tol Japek Dibuka Lagi
Dia tidak ingin Jabar seperti negara-negara lain di dunia. Di mana terdapat banyak kasus Covid-19 berasal dari sekolah setelah pelonggaran dilakukan.
“Ini menjadi pelajaran, kami tidak ingin terburu-buru membuka institusi pendidikan,” katanya
Untuk itu, Ridwan meminta kepada pengurus Muhammadiyah serta lembaga lainnya yang mengelola dunia pendidikan agar berhati-hati dalam proses pembukaan aktivitasnya. Termasuk lembaga pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren.
Pondok pesantren diminta mengajukan surat permohonan kepada gugus tugas Covid-19 di Kabupaten/Kotanya masing-masing apabila ingin membuka aktivitasnya, dengan berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan di lingkungan pendidikannya.
Baca juga : Risiko Ancaman Covid Rendah, Sembilan Sektor Ekonomi Siap Dibuka
“Termasuk pesantren, jika keluarga besar Muhammadiyah ada pesantren kebijakannya adalah sementara pesantren yang diizinkan hanya yang di zona biru dan zona hijau,” kata Ridwan yang disapa Kang Emil ini.
Sedangkan murid yang dari luar Jawa Barat katanya belum diizinkan dulu karena menjaga keterkendalian warga Jawa Barat yang sudah baik.
“Kemudian pesantren harus mengajukan surat permohonan pembukaan kegiatan dengan mengajukan bahwa sudah berkomitmen menjaga protokol kesehatan dan lain-lain,” katanya.
Kang Emil menekankan selama ini koordinasi dan komunikasi antara Gugus Tugas Percepatan Peanggulangan Covid -19 Provinsi Jabar dengan tokoh agama atau ulama berlangsung intens.
Baca juga : Presiden Targetkan Uji Spesimen 20 Ribu Per Hari
Menurutnya, Jabar sedang berikan kemudahan dalam mengendalikan Covid -19 dibanding provinsi lain.
“Tidak lain dan tidak bukan karena kami selalu mendengar masukan ulama, masukan orang-orang yang faham, ilmuan kesehatan, ilmuan ekonomi. Kami sebagai Gubernur nggak pernah mengambil keputusan sendiri tanpa pandangan dari para ahli, para tokoh-tokoh dan lain sebagainya khususnya para ulama dari Muhammadiyah sendiri,” katanya. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
