KPU Daerah Kompak Lantik PPS dan Mengaktifkan PPK

RM.id  Rakyat Merdeka - Seluruh KPU Daerah serempak melanjutkan kembali tahapan Pilkada 2020, kemarin. Keputusan dimulainya tahapan lanjutan itu tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02- Kpt/01/KPU/VI/2020.

Di Kota Depok, KPUD setempat melakukan pengaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan melantik petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Hari ini kami mengaktifkan kembali badan Ad Hoc PPK sekaligus melantik PPS,” ujar Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, kepada Rakyat Merdeka via Whatsapp, kemarin. 

Menurutnya, total jumlah PPS dan PPK yang akan bekerja saat Pilkada 2020 adalah 4.015 orang. Namun, dia belum mau menjawab apakah kelak akan ada perubahan, mengingat jumlah TPS rencananya akan ditambah lantaran satu TPS hanya boleh ada 500 pemilih. 

Baca juga : Pemberian Label Miskin Menyakiti Hati Rakyat

Nana pun meminta bantuan doa dari seluruh masyarakat agar Allah SWT memberi perlindungan dan kelancaran dalam pelaksanaan pilkada. Menurut dia, keselamatan seluruh masyarakat dan kelancaran Pilkada 2020 di tengah pandemi adalah untuk suksesnya pesta demokrasi. 

“Hari ini, 15 Juni 2020, kita lanjutkan tahapan pilkada depok. Nanti 9 Desember adalah hari pencoblosannya. Semua berharap semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita untuk suksesnya pesta demokrasi di kota yang kita cintai,” tandasnya. 

Di Kalimantan, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) juga memulai hari perdana dengan melantik 772 Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang tersebar di 18 kecamatan dari 237 desa atau kelurahan. “Kami melantik 772 Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang tersebar di 18 kecamatan dari 237 desa atau kelurahan. Selain melantik PPS, kami juga kembali mengaktifkan PPK yang sempat dinonaktifkan karena pandemic Covid-19,” ujar Ketua KPU Kukar Erlyando Saputra. 

Baca juga : Dukung Penundaan Pilkada 2020, Bamsoet: Keputusan Tepat dan Bijak

Menurut konsekuensi dari dimulainya tahapan pilkada adalah kewajiban untuk menjalankan protokol kesehatan bagi para petugas. Terkait hal tersebut, KPU Kukar telah melakukan penghitungan kebutuhan anggaran terbaru. 

Dari perhitungannya, setelah melakukan efisiensi maka KPU Kukar bisa menutupi kebutuhan anggaran penambahan TPS Rp 2 miliar dan honor adhoc Rp 456 juta. Sedangkan, yang belum bisa ditutupi dan membutuhkan tambahan anggaran adalah honor ad hoc sebesar Rp 1,39 miliar. Ditambah pengadaan APD mencapai Rp10,9 miliar. 

Di Sumatera, KPU Sumatra Barat (Sumbar) pun kembali melanjutkan tahapan pilkada yang sebelumnya sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Sama seperti di Depok dan Kukar, Komisioner KPU Sumatera Barat Izwaryani mengatakan, untuk tahap awal ini, pihaknya mengaktifkan penyelenggara pilkada ad hoc, yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kabupaten dan kota. Izwaryani menambahkan, tahapan berikutnya adalah persiapan bimbingan teknis (bimtek) untuk pemungutan suara dan pemutakhiran data. 

Baca juga : Kesehatan Keluarga Dimulai Dari Kebersihan Rumah

“Jumlah keseluruhan anggota PPS, nagari, desa dan kelurahan kita kan 1.158, lalu dikali tiga. Sedangkan untuk PPK, 176 kecamatan dikali lima untuk seSumbar,” ujar Izwaryani. 

Sementara, untuk verifikasi faktual, kata Izwaryani, akan dimulai pada 24 Juni 2020 setelah petugasnya dilantik dan diberi bimbingan teknis. “Kalau verifikasi faktual, ke lapangannya mulai tanggal 24 ini,” tandasnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.