Ancaman Pecat PNS Jangan Sekadar Gertak Sambal Dong

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana mengurangi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak produktif di era new normal. PNS yang menguasai teknologi informasi (IT) akan lebih diutamakan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, menyebut, kelompok produktif selama masa work from home (WFH) kelebihan beban (overload). Pasalnya, terpaksa mengerjakan tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok tidak produktif. “Perlu strategi untuk mengurangi yang tidak produktif ini secara bermartabat,” ucap Tjahjo dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6). 

Menurutnya, pemerintah sekarang ini memiliki banyak tenaga kerja yang tidak dibutuhkan, tapi kekurangan tenaga yang dibutuhkan. “Too many, but not enough. Perlu perubahan drastis dalam format kebutuhan kompetensi untuk rekrutmen ke depan,” terang Tjahyo. 

Netizen ada yang setuju dengan rencana pemerintah itu. Meskipun ada juga yang menganggap hal itu hanya sekadar wacana. “Yes, setuju kurangi saja,” kata Pitramein. 

Baca juga : Kementan Pilih Subang Sebagai Major Project Korporasi Sapi Potong

Menurut Sunuha_22, selama ini pemerintah hanya menghabiskan anggaran untuk merekrut PNS yang malas. “Nah cocok, anggaran PNS sudah seharusnya di-cut buat alokasi ke pengembangan UMKM,” ungkapnya. “Ya.. Gitu pertahankan PNS yang produktif enggak cuma harap gaji buta modal absen.... Walaupun terlambat tapi lebih baik daripada ngabisi uang negara... ,” tegas BasukiPrasetyo2. 

Wahyustr mempertanyakan prosedur pelaksanaan pengurangan PNS itu agar tidak merugikan pihak lain. “Bagaimana caranya Pak @tjahjo_kumolo agar obyektif ? ...as I knew, nda ada working performance indicator (KPI) yang berjalan di Lingkungan PNS,” tuturnya. 

“Karena banyak PNS kerjaannya ogahogahan akhirnya kerjaan dilempar ke honorer, karena honorer ada masa kontraknya jadi PNS seenak jidat kasih kerjaan yang sebenarnya dia sendiri bukan gak bisa dilakukan karena males saja..PNS kayak gini harus dibuang saja..,” cetus Natanaesiregar. 

Laelydewi151282 mengungkapkan, selama ini pekerja yang produktif tidak mendapat perhatian dari pemerintah. “Yang kerja bawahan tapi yang dapat nama sanjungan atasannya dan diakui sebagai “hasil kerjanya”...gimana kalau kita fight aja yuk... antara atasan bawahan lebih mumpuni kerjaan siapa... biar ketauan siapa yang benar-benar kerja dan siapa yang cuma numpang nama,” ujarnya. 

Baca juga : Berdasarkan GHI, Ketahanan Pangan Indonesia Terus Menguat

“Menurut saya pemerintah juga sudah mulai harus menjalankan KPI dari setiap individu. Sehingga bisa dicarikan solusi. Apakah tidak memenuhi KPI karena bosnya? tempat kerja? lingkungan dan lain-lain. Supaya bisa lebih produktif,” ungkap ReyDani. 

Ppaliallosarira mengatakan, Indonesia terlalu banyak merekrut PNS tanpa selesi ketat. “Memang selama ini Indonesia kebanyakan PNS, sehingga sebagian PNS itu terkesan makan gaji buta,” katanya. “Paling wacana doang, klo yang di pusat gampang kelihatan mana yang nggak produktif. Lah di daerah? Bijimana, orang pemda ketawa aja baca ini,” ujar Everybodygoesbl. 

Antaz345 mengatakan, sebelum mengurangi PNS tak produktif, lebih baik pemerintah mengurangi pejabat yang tidak bisa kerja dan senang main politik saja. “Komut-komut BUMN titipan dan banyak BUMN yang hancur. Direksi perusahaan pelat merah yang jadi pejabat titipan parpol dan ndak bisa kerja,” ungkapnya. 

“Gw bukan PNS, tapi lebih baik menterimenteri yang tidak produktif, yang hanya nambah beban keuangan negara, yang bersumber utang serta pejabat-pejabat yang sebabkan kerugian BUMN makin parah, itu yang diberhentikan saja. Selain tidak produktif, malah merugikan negara,” tegas AnchalaShin. 

Baca juga : Jangan Hanya Judul Saja, Tapi Dampaknya Kurang

Jerry1704 mengungkapkan, wacana seperti itu sudah ada sejak awal tahun 2000-an. Saat itu ada rencana pemangkasan PNS sampai dengan 50 persen karena terindikasi KKN. “Sekarang wacana lagi digital ASN, digital leader. Bagaimana konsep dasarnya Pak, perencanaan yg berkelanjutan. Bukan wacana,” tuturnya. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.