Dewan Pers

Dark/Light Mode

Terapkan Protokol Kesehatan, Irma Suryani Dorong DKI, Jatim dan Jateng Contoh Lampung

Minggu, 6 September 2020 20:35 WIB
Politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago (Sketsa: Iyong/RM)
Politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago (Sketsa: Iyong/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Berdasarkan data kasus pasien Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, hari ini, Minggu (6/9), sampai total jumlah penambahan kasus positif di DKI mencapai 1.176 orang. Sehingga akumulasi kasus positif di DKI Jakarta sampai hari ini sebanyak 46.333 kasus.

“Pertanyaan nya kenapa pasien positif terus bertambah? Bukannya melandai. Hari ini bahkan ada kenaikan kasus baru sebanyak 1.176,” kata politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago, Minggu (6/9).

Keputusan new normal, lanjut Irma, seharusnya tidak berarti bebas dari protokol Covid-19 dalam berkegiatan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, seakan-akan saat ini semua sudah kembali normal.

Berita Terkait : Polda Metro Jaya Minta PT LIB Terapkan Protokol Kesehatan Saat Shopee Liga 1 Berlangsung

“Pemprov DKI terlihat ambigu dalam menerapkan aturan! Tidak tegas. Sehingga masyarakat menjadi tidak disiplin. Petugas juga malas. Hanya para petugas medis yang berjibaku memberikan segalanya untuk menyelamatkan pasien meski harus bertarung nyawa,” ucap mantan anggota Komisi IX DPR ini.

Menurut Irma, melonjaknya kasus baru Covid-19 hari ini adalah dampak ketidakdisiplinan warga, tidak komitnya aparat dan pemerintah daerah. Alhasil, hal ini membawa dampak tidak diizinkannya WNI masuk ke wilayah Malaysia, mulai 7 September. 

“Pertanyaannya lagi, apakah kita masih tetap tidak peduli? Sebenarnya DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah bisa meniru Pemda Lampung yang mampu berkoordinasi dengan aparat, TNI dan Polri, untuk berjaga di setiap tempat. Untuk razia masyarakat yang tidak menggunakan masker,” paparnya.

Berita Terkait : Kemenag Susun Protokol Kesehatan Umrah

“Jawabannya, menurut hemat saya, karena Pemda memilih mempertahankan ego sektoral untuk tidak berkoordinasi dengan Polri dan TNI. Bahkan mungkin juga tidak mau keluar dana, sehingga Mendagri marah-marah. Karena disinyalir ada provinsi, yang selain serapannya rendah, bahkan menyimpan APBD hanya untuk menikmati bunganya,” tambah Irma.

Atas hal itu, Irma mengajak para kepala pemerintah daerah untuk melakukan kerja cerdas, minimalisir penyebaran Covid dengan sungguh-sungguh. Jangan takut beri punishment pada camat dan lurah atau kepala desa yang wilayahnya masih zona merah.

“Khusus DKI, saya mengimbau Pak Gubernur (Anies Baswedan) untuk turun dan sidak langsung para pembantu baik di Balaikota, kecamatan, maupun kelurahan. Yang bekerja biasa-biasa saja harus menjadi bekerja luar biasa, agar Indonesia tidak ditolak di semua negara,” tutupnya. [USU]