Dark/Light Mode

Komjen Gatot Dinilai Pahami Situasi dan Konteks Sosiologis

Senin, 14 September 2020 00:30 WIB
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono (Foto: Istimewa)
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pernyataan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono untuk melibatkan jeger atau preman di pasar dalam rangka membantu Polri dan TNI untuk mengawasi kedisiplinan warga dalam menjalankan protokol kesehatan disalahartikan beberapa kelompok. Menurut Ketua Pembina Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), Maruarar Sirait, Gatot merupakan seorang intelektual polisi. Karena itu, selain memahami teori dengan baik, Gatot juga memahami realitas dan kondisi di lapangan.

"Pernyataan Gatot jangan dipelintir. Realitas di lapangan, seperti pasar, ada pihak yang punya pengaruh formal maupun informal. Nah bagaimana pihak-pihak yang mempunyai pengaruh informal itu diperankan secara positif," kata pria yang akrab disapa Ara ini, Minggu malam (13/9).

Dalam hal ini, sambungnya, pernyatan Gatot tidak melulu hanya untuk satu komunitas. Poinnya, dalam setiap komunitas bisa melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam komunitas tersebut. "Ini artinya memahami dan mengerti situasi," kata Ara.

Baca juga : Korlantas Polri Dinilai Berhasil Antisipasi Momen Libur Agustus

Dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Yana S Hijri, menilai bahwa pernyataan Wakapolri adalah pernyataan jujur soal kenyataan konteks kehidupan di dalam masyarakat Indonesia. Alumnus Pascasarjana FISIP UI ini menilai bahwa komunitas atau kelompok sosial mengenal pihak-pihak yang berpengaruh.

"Di kelompok sosial tertentu, tokoh yang berpengaruh itu bisa tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda atau pimpinan informal lain. Nah secara sosiologis, kita juga tak menutup mata seperti di terminal atau pasar, biasanya dikenal dengan istilah preman atau jeger," ungkap Yana.

Pelibatan jeger atau preman, sambung Yana, sebatas ikut menertibkan serta bukan memberi sanksi dan masih berada dalam pengawan Polri, cukup relevan. Keberadaan mereka yang cukup berpengaruh di dalam komunitas tersebut ini cukup penting ketika pasar juga menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Baca juga : Mandiri Komitmen Pimpin Pasar Sindikasi Indonesia

"Di sejumlah tempat malah hubungan antara preman, pedagang dan juga pembeli sudah seperti hubungan yang saling terkait satu sama lain. Keberadaan jeger pasar bisa meminimalisir keberadaan copet. Istilahnya, sudah ada yang pegang wilahnya," ungkap Yana. 
 
Yana pun menilai bahwa pernyataan Gatot tak boleh dipahami sepotong-potong. Sebab bila dibaca konteksnya maka adalah pelibatan elemen penting di dalam satu komunitas masyarakat. "Jangan kemudian fokus ke masalah preman-nya, padahal pesannya adalah melibatkan sosok-sosok yang bisa berpengaruh di dalam satu komunitas itu," jelas Yana.

Dalam webinar nasional KSDI, Menko Polhukam Mahfud MD juga meluruskan soal rencana yang disalahpahami sebagaian orang terkait dengan pelibatan "preman" dalam penegakaan displin. "Preman itu bukan penjahat. Preman itu bahasa Belandanya, Vrijemen, orang yang bukan pejabat pemerintah. Tapi itu komentar di media sosial dikatakan pantas polisi kayak preman. Padahal bahasa Belanda itu orang yang tidak bekerja di kantor pemerintah. Lalu sekarang diartikan penjahat, yang suka meras. Padahal preman itu Vrijemen, yang gak punya baju dinas," kata Mahfud.

Dalam hal pelibatan kelompok yang bukan bagi pejabat pemerintah dalam langkah preventif, sambung Mahfud, itu juga merupakan imbauan Presiden di sidang kabinet agar kampanye preventif efektif. Seperti juga harus dilakukan ibu-ibu PKK sehingga sampai ke tingkat desa. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.