Dark/Light Mode

Ada Dewas KPK Positif Covid-19, Nasib Putusan Sidang Etik Firli Belum Jelas

Minggu, 20 September 2020 15:52 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri

RM.id  Rakyat Merdeka - Hasil tes swab tiga personel Dewan Pengawas (Dewas) KPK sudah keluar. Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean dan Anggota Dewas Albertina Ho dinyatakan negatif Covid-19. Sementara Anggota Dewas Syamsuddin Haris, positif terpapar virus tersebut. 

Ketiganya merupakan Majelis Etik yang menyidangkan dugaan pelanggaran etik "helikopter mewah" Ketua KPK Firli Bahuri. Mereka juga menyidangkan perkara etik pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap.

Sidang pembacaan putusan terhadap dua dugaan pelanggaran itu rencananya akan digelar Rabu (23/9). Namun, dengan hasil tes swab tersebut, KPK belum bisa memastikan apakah sidang akan tetap digelar sesuai jadwal atau diundur lagi. 

Berita Terkait : Ketua Dewan Pengawas KPK Negatif Covid

"Untuk jadwal sidang putusan etik sampai saat ini belum diputuskan apakah ada perubahan atau sesuai rencana penundaan sebelumnya," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding kepada RMco.id, Minggu (20/9). 

Terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengamini hal tersebut. Dia menyatakan akan menginformasikannya nanti. "Mengenai perkembangan terkait jadwal sidang etik dengan agenda putusan atas terperiksa YPH dan FB nanti akan kami informasikan lebih lanjut," ujar Ali lewat pesan singkat, Minggu (20/9). 

Sidang pembacaan sebenarnya sudah ditunda. Sidang yang seharusnya digelar pada Selasa (15/7) ditunda lantaran Tumpak cs harus mengikuti tes swab. Ketiganya mesti menjalani tes tersebut setelah berinteraksi dengan seorang staf Dewas yang positif terpapar Covid-19. 

Berita Terkait : Sidang Etik Pembacaan Putusan Firli Bahuri Ditunda

Dalam kasus ini, Firli Bahuri diadukan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dengan dugaan pelanggaran etik gaya hidup mewah. Laporan dilayangkan lantaran Firli menggunakan helikopter saat melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan pada 20 Juni 2020. Helikopter itu milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO.

Firli diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku "Integritas" pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau "Kepemimpinan" pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

Sementara Yudi Purnomo dilaporkan melakukan dugaan penyebaran informasi tidak benar dan melanggar kode etik dan pedoman perilaku "Integritas" pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020. Yudi Purnomo Harahap dianggap melanggar pasal tersebut karena memberitakan terkait pemberhentian Kompol Rossa Purbo Bekti pada 5 Februari 2020. [OKT]