Perpusnas Siapkan Inovasi Sebagai Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2020, secara virtual, Kamis (8/10). Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando hadir dalam evaluasi tersebut.

Dalam paparannya, Syarif Bando menyampaikan komitmen Perpusnas dalam percepatan reformasi birokrasi dengan mengedepankan inovasi. Menurutnya, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya percepatan birokrasi. Seperti peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) serta sejumlah sarana prasarana yang masih harus disempurnakan. 

Baca juga : Mentan SYL Puji Lampung Sebagai Penyumbang Pangan Nasional

“Perpusnas melibatkan kolaborasi seluruh pegawai agar menghadirkan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan,” terang Syarif Bando, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (8/10).

Selain itu, Syarif menyebutkan, inovasi yang dilakukan Perpusnas sangat erat kaitanya dengan penyediaan akses perpustakaan bagi masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19. Hadirnya perpustakaan digital iPusnas, yang di dalamnya memuat kumpulan ilmu pengetahuan tentang Coronapedia yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Hal lain yang menjadi terobosan Perpusnas mendukung reformasi birokrasi yakni melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional.

Baca juga : Pustakawan Jadi Motor Pengembangan Budaya Baca

Di acara yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah III Kementerian PAN-RB Naptalina Sipayung menyebutkan, tren nilai reformasi birokrasi di Perpusnas cenderung naik. Pada 2019 nilai, RB Perpusnas mencapai 73,05 persen. “Saya berharap nilai RB Perpusnas bisa mencapai angka 75 persen sehingga kenaikan tunjangan kinerja bisa diajukan,” ujarnya.

Naptalina menambahkan, percepatan reformasi birokrasi sejalan dengan amanat Presiden dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan birokrasi di Indonesia. Kinerja birokrasi juga harus dapat dipantau masyarakat melalui sistem akuntabilitas kinerja. “Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi ini selain untuk menilai pelaksanaan RB, juga menunjukkan sejauh mana akuntabilitas kinerja dan zona integritas dilaksanakan,” pungkas Naptalina. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.